Kemendagri Yakin dengan Netralitas Iriawan di Pilkada Jabar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri yakin Komisaris Jenderal Pol Mochamad Iriawan memiliki kemampuan yang memadai sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Kemendagri menilai, Iriawan bisa menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada Jawa Barat 2018.

"Yakinlah beliau mampu menegakkan netralitas serta mengoptimalkan dukungan pemerintah daerah dalam Pilkada 2018. Kami mengajak semua pihak agar tidak perlu meragukan integritas dan profesionalitas Iriawan," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar dalam keterangan tertulis, Rabu (20/6/2018).

Baca juga: Soal Polemik Netralitas Penjabat Gubernur Jabar, Ini Kata Iriawan

Menurut Bahtiar, Iriawan memiliki rekam jejak yang baik dari sisi integritas, kapasitas, dan kemampuan berkomunikasi. Iriawan juga dinilai mampu menjaga hubungan baik dengan seluruh kementerian/lembaga.

Pemerintah berharap Iriawan dapat lebih optimal dalam membangun sinergi antara para pihak TNI, Polri dan pemerintah daerah. Ia juga diharapkan dapat melakukan hal yang sama terhadap penyelenggara pilkada, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pers, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Tujuannya untuk menyukseskan pilkada dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Barat," kata Bahtiar.

Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya telah melantik Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat. Iriawan mengisi jabatan sementara karena Ahmad Heryawan telah selesai menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat definitif.

Namun, sejumlah kalangan termasuk Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik kebijakan itu. Pasalnya, wacana Kementerian Dalam Negeri melantik Iriawan sudah muncul sejak Januari 2018. Wacana itu kemudian menimbulkan kontroversi.

Baca juga: M Iriawan: Saya Hanya Melaksanakan Tugas

Pada 20 Februari 2018, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menyatakan bahwa wacana itu ditarik kembali.

Fadli Zon menduga, sejak awal Iriawan memang sudah diplot harus menjadi penjabat Gubernur Jabar. Mutasi terhadap Iriawan dari Mabes Polri ke Lemhanas pada Maret silam, diduga hanya untuk memuluskan rencana Kemendagri.