Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Misteri Tweet SBY yang Bawa-bawa Nama Tuhan...

Kompas.com - 19/06/2018, 11:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tweet Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di akun Twitter-nya, Senin (18/6/2018) kemarin, ramai diperbincangkan netizen.

Berikut cuitan yang hingga Selasa (19/6/2018) pukul 10.37 WIB telah mendapatkan 1.833 komentar dan telah diunggah kembali sebanyak 2.975 kali tersebut :

"Saya perhatikan, banyak penguasa yang lampaui batas sehingga ciderai keadilan dan akal sehat. Mungkin rakyat tak berdaya, tapi apa tidak takut kpd Tuhan, Allah SWT?"

SBY tidak menjelaskan lebih lanjut apa peristiwa tertentu di negeri ini yang menjadi konteks dari cuitan itu. Ia juga tidak menyebut tweet tersebut ditujukan untuk siapa.

 

Hal tersebut pun menuai tanda tanya netizen. Bahkan, banyak komentar netizen yang bernada menyerang balik SBY.

Akun @pujakesuma74 langsung bertanya, "Ngomong opo Bapak SBY?"

Pertanyaan serupa juga diungkapkan akun @Widyarenee. Ia sekaligus menyindir penguasa yang bercokol sebelum era pemerintahan Jokowi-JK.

"Kamsude penguasa di negara mana, pak? Dulu pernah ada penguasa 10thn di Indonesia juga begitu. Yg seenak udel korupsi, ninggalin proyek mangkrak n hutang seabreg ya orangnya dia2 aja. Gak adil."

 

Untuk Jokowi

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan bahwa tweet SBY itu memang ditujukan untuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Secara khusus tweet itu berkaitan dengan pengangkatan Komjen (Pol) Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.

"Iya, cuitan itu bisa saja kita kaitkan dengan peristiwa pelantikan Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat. Karena bagi kami, itu melanggar aturan ya," ujar Syarief kepada Kompas.com, Selasa siang, saat dimintai konfirmasi.

Baca juga: Iriawan: Sebagai Putra Daerah, Apa Mungkin Saya Coreng Muka Sendiri?

Bagi Partai Demokrat, seharusnya PJ Gubernur Jabar ditempati oleh pejabat Kemendagri. Bukan perwira Polri aktif yang berada di luar lingkup kerja Kemendagri.

Saat ditanya mengenai pernah ada perwira tinggi Polri yang diangkat sebagai PJ Gubernur dalam beberapa Pilkada lalu, Syarif mengatakan, itu berbeda.

"Itu kasusnya berbeda. Waktu itu, perwira Polri tersebut sudah beralih fungsi dan tugasnya jadi pejabat di Kemendagri. Kalau itu enggak apa-apa, bukan dari luar," lanjut dia.

Kompas TV Fadli menganggap, pelantikan ini menjatuhkan kredibilitas pemerintah.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com