Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY, antara Apresiasi dan Kritikan Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 14/06/2018, 13:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kritik Agus Harimurti Yudhoyono kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang disampaikan melalui orasi, Sabtu (9/6/2018) lalu, boleh dibilang cukup mengejutkan.

Ini merupakan kali pertama AHY, sapaan populer Agus, mengkritik pemerintahan Jokowi secara terbuka di depan publik.

Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat, Maret 2018 lalu, AHY juga sempat tampil berpidato.

Namun kala itu, ia mengapresiasi pemerintahan Jokowi-JK yang dinilai sukses membangun infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan perhubungan secara signifikan.

Jokowi-JK juga dinilai sukses menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Baca juga: AHY Apresiasi Pemerintahan Jokowi dalam Pidato Penutup Rapimnas Demokrat

Lalu saat berorasi selama 40 menit bertajuk "Mendengar Suara Rakyat" di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (9/6/2018), ia melontarkan lima 'peluru' kritik bagi Jokowi-JK.

Lima isu yang disasar AHY, yakni menurunnya daya beli masyarakat, naiknya tarif dasar listrik, kurangnya pembukaan lapangan pekerjaan, derasnya aliran tenaga kerja asing dan revolusi mental yang dinilai tidak berjalan.

Khusus mengenai revolusi mental, AHY tegas mengatakan, "Ketika pemerintah saat ini berhasil membangun ribuan kilometer jalan, ratusan jembatan, dan proyek infrastruktur lainnya, lantas kita patut bertanya, apa kabar revolusi mental?"

Baca juga: Lima Kritik AHY untuk Pemerintahan Jokowi-JK

Empat hari setelah momen itu, ia melanjutkan manuver politiknya. Ia mengatakan, harga barang jelang Lebaran selalu meningkat.

"Kami tahu akhir-akhir ini atau menjelang Lebaran, harga-harga juga bisa naik. Di belakang ini banyak kampung-kampung, ada dua RW dan dari pagi sudah ramai, habis cepat kuponnya," kata putra Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Antusiasme masyarakat terhadap pasar murah yang digelar AHY itu dinilainya menjadi indikator penurunan daya beli masyarakat yang semakin parah.

Istana menjawab

Serangkaian kritik AHY ini diperhitungkan Istana. Staf Khusus Presiden yang mengurus masalah ekonomi, Ahmad Erani Yustika mengatakan, pernyataan AHY khusus mengenai rendahnya daya beli masyarakat Indonesia, tidak didukung data yang tepat.

"Saya sebagai ekonom, kalau berbicara itu menggunakan teori dan data akurat yang menunjang itu semua. Nah, dari hal-hal semacam ini (pernyataan Agus), konteks daya beli yang dimaksud itu tidak ada data-data pendukungnya," ujar Erani kepada Kompas.com, Rabu (13/6/2018).

Baca juga: AHY Merasa Realistis dan Rasional Kritik Kinerja Pemerintahan Jokowi

Menurut Erani, kerangka berpikir bahwa ramainya pasar murah menunjukkan penurunan daya beli, kurang tepat.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com