Duduk di DK PBB, Indonesia Prioritaskan Isu Kemerdekaan Palestina

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, perjuangan bangsa Palestina dalam meraih kemerdekaan merupakan agenda prioritas yang akan didorong Indonesia sebagai salah satu Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bansa (DK PBB).

"Secara khusus saya berpesan kepada Menteri Luar Negeri kita untuk memberikan prioritas kepada isu Palestina. Isu Palestina akan menjadi prioritas bagi Indonesia," ujar Jokowi di Ruang Teratai, Istana Presiden Bogor, Selasa (12/6/2018).

Selain itu, secara umum Indonesia juga akan memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia dengan memperkuat budaya penyelesaian konflik dengan musyawarah dan mufakat.

"Kita ingin mensinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan pencapaian agenda pembangunan di 2030," ujar Jokowi.

Baca juga: Menurut Jokowi, Ini yang Sebabkan Indonesia Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB

"Kemudian kita ingin memperkuat sinergi antara organisasi kawasan dengan Dewan Keamanan PBB," lanjut dia.

Indonesia pun mendorong pembahasan penanganan komprehansif terhadap kejahatan lintas batas, salah satunya termasuk terorisme.

Secara resmi, Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB mulai tanggal 1 Januari 2019. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki waktu enam bulan untuk mempersiapkan seluruh pembahasan agenda tersebut.

Baca juga: Indonesia Terpilih Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

"Saya sudah meminta Menlu dalam enam bulan ke depan agar mempersiapkan secara baik agar kita, Indonesia, duduk di Dewan Keamanan PBB mulai 1 Januari 2019 mendatang. Kepercayaan dunia inilah tanggung jawab yang harus kita tunaikan dengan baik," lanjut Jokowi.

Majelis Umum PBB pada Jumat (8/6/2018) lalu, telah memilih lima negara sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan mulai 1 Januari 2019. Kelima negara terpilih tersebut yakni Indonesia, Jerman, Belgia, Afrika Selatan dan Republik Dominika.

Kelima negara tersebut akan menempati posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan untuk masa jabatan selama dua tahun hingga akhir 2020 mendatang.