Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Jokowi, Ini yang Sebabkan Indonesia Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB

Kompas.com - 12/06/2018, 17:41 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan Indonesia terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

"Beberapa hal yang menyumbang kemenangan Indonesia, antara lain, pertama, kondisi dalam negeri yang demokratis, stabil dan damai," ujar Jokowi di Ruang Teratai, Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/6/2018).

"Kondisi di dalam negeri ini memiliki kontribusi yang besar dalam kemenangan ini," lanjut dia.

Kedua, Indonesia dipandang mempunyai rekam jejak dan kontribusi diplomasi yang baik dalam hal turut menjaga pedamaian dunia.

Baca juga: Indonesia Terpilih Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

Ketiga, lanjut Jokowi, Indonesia juga dipandang memiliki independensi politik luar negeri yang kuat. Netralitas Indonesia terhadap kekuatan-kekuatan yang ada di penjuru dunia tidak diragukan lagi.

"Keempat, peran Indonesia dalam menjembatani perbedaan yang ada, termasuk negara-negara yang sedang dilanda konflik," lanjut dia.

Terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap PBB pun merupakan hasil kampanye yang bersih serta tidak menghambur-hamburkan anggaran.

"Kampanye Indonesia ini jangka panjang, dilakukan secara bersih, tidak menghambur-hamburkan dan juga lebih mengedepankan rekam jejak serta visi Indonesia," ujar Jokowi.

Baca juga: Menlu Bersyukur Indonesia Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

"Alhamdulilah perolehan suaranya sangat signifikan dari pemilihan tersebut, yaitu 144 suara dari 190 suara yang diperebutkan dan Indonesia terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020," lanjut dia.

Ia mengapresiasi para diplomat yang bekerja keras menggolkan terpilihnya Indonesia jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB.

"Perolehan ini merupakan sebuah hasil kerja keras dalam jangka panjang dari para diplomat kita, diplomat Indonesia," ujar Jokowi.

Sebab, setiap pertemuan Presiden Jokowi dengan pemimpin negara sahabat, selain Presiden Jokowi sendiri yang melobi negara itu agar mendukung Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, para diplomat juga melakukan hal yang sama pada tingkatan tertentu.

Dengan keputusan ini, Presiden Jokowi berharap Indonesia bisa semakin gencar mengampanyekan perdamaian dan stabilitas keamanan dunia.

Kompas TV Pemilihan ini dilakukan oleh Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB, New York (8/6/2018).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com