MUI Dukung Imbauan Kemenag soal Pembagian Zakat Tak Dilakukan Secara Massal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin mengaku sepakat dengan imbauan Kementerian Agama agar kebiasaan membagikan zakat secara massal ditinggalkan oleh masyarakat muslim Indonesia. 

"Setuju zakat itu disalurkan ke lembaga-lembaga (zakat) dan lembaga-lembaga (zakat) itu kita harapkan bisa melakukannya dengan baik," kata Maruf di kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (12/6/2018).

Baca juga: Kemenag Imbau Masyarakat Ubah Kebiasaan Pembagian Zakat Secara Massal

Menurut Maruf, penyaluran zakat melalui lembaga atau organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) akan mencegah masalah yang sering terjadi selama ini.

KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua MUI Maruf Amin ketika ditemui di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (12/6/2018).

"Gaduh, ada yang keinjek-injek. Oleh karena itu semua kami harapkan melalui lembaga yang sudah diatur pemerintah dan lembaganya harus menyalurkan dengan benar," kata Maruf.

Karenanya, MUI mengimbau agar dalam pembagian zakat, infak dan sedekah dilakukan perencanaan secara baik dan benar dan diperlukan dikoordinasikan dengan aparat keamanan terkait.

"Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan," kata Rais Aam Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) tersebut.

Baca juga: Zakat Digital Makin Diminati

Sebelumnya, Kementerian Agama mengimbau agar kebiasaan membagikan zakat secara massal ditinggalkan oleh masyarakat muslim Indonesia.

Hal itu diungkapkan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam Kemenag M Fuad Nasar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/6/2018). 

"Kebiasaan pembagian zakat yang mempertontonkan kemiskinan agar dihentikan dan diubah dengan cara menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat," kata Fuad. 

Baca juga: Bawaslu Ikut Awasi Penyaluran Zakat Jelang Pilkada Serentak 2018

Alasannya, kata Fuad, setiap bulan Ramadan, masih dijumpai pembagian zakat secara langsung dengan mengumpulkan para penerima zakat dalam jumlah banyak. 

Ribuan warga miskin tersebut pun rela antri dan berdesakan demi mendapatkan dana zakat. Bahkan orang lanjut usia (lansia) dan anak-anak harus terhimpit di tengah kerumunan penerima zakat. 

Menurut Fuad, cara pembagian zakat seperti itu, di samping berisiko terjadi kekisruhan, tanpa sengaja telah merendahkan martabat orang miskin. 

Baca juga: Ketua Baznas Khawatirkan Politik Zakat Marak Jelang Pemilu

Karenanya Fuad mengajak agar publik mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa  pembagian zakat oleh seorang dermawan di Pasuruan, Jawa Timur, tahun 2008, yang menelan korban 21 orang meninggal. 

Fuad juga menganggap, pembagian zakat secara massal dalam jumlah berapapun tidak menyelesaikan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. 

Malah kata Fuad, sebaliknya hal itu cenderung menambah orang yang merasa miskin lantaran dipancing dengan adanya pembagian zakat secara massal. 

Baca juga: Cegah Politik Zakat, Baznas Gandeng Bawaslu

Fuad pun mengimbau, pemberian zakat bisa dilakukan melalui organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Adapun, Baznas memudahkan mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.