"Hampir Semua Parpol yang Ditangkap KPK Merasa Dikriminalisasi"

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti membantah pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menduga ada kepentingan politik dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjaring dua kadernya, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi.

Ray menilai, pernyataan itu merupakan sikap klasik yang selalu dilontarkan oleh partai politik ketika kadernya tersangkut dalam tindak pidana korupsi dan ditangkap oleh KPK.

"Itu terlalu klasik dan umum. Hampir semua parpol yang kena masalah penangkapan oleh KPK mengatakan mereka dikriminalisasi oleh KPK," kata Ray kepada Kompas.com, Senin (11/6/2018).

Ray menegaskan, sikap itu menunjukkan keegoisan partai yang selalu melihat persoalan dari sudut pandang politik ala partai politik.

Baca juga: ICW Tidak Heran PDI-P Tuduh KPK Politis Terkait OTT di Tulungagung dan Blitar

Padahal, kata Ray, KPK telah menangkap kader-kader dari sebagian besar parpol yang terbukti melakukan korupsi. Ia menilai, OTT KPK dan penindakan lainnya murni upaya hukum.

"KPK kan sudah 'menabrak' semua parpol, tak pandang bulu. PKS pernah kena, Demokrat kena, bahkan Nasdem yang baru saja pernah kena," kata Ray.

"Jadi ini bukan politik-politikan, siapa-siapa yang melakukan apa, lalu ketahuan, ya ditangkap KPK, kan begitu," ujar dia.

Tudingan PDI-P juga dinilainya membuktikan komitmen parpol dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi tak kuat.

Ray menegaskan, seharusnya parpol melakukan pembenahan di internal partai agar bisa menghadirkan kader-kader yang berintegritas.

"Selalu kalau ada kasus hukum yang disalahkan penegak hukum, bukan mereka sendiri. Dan oleh karena itu tidak ada upaya introspeksi kan, atas kejadian seperti ini mereka sudah seharusnya introspeksi," ujar Ray.

Baca: PDI-P Duga OTT KPK di Tulungagung dan Blitar Politis

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menduga ada kepentingan politik dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjaring dua kadernya, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi.

"Saat ini saya sedang berada di Kota Blitar dan Tulungagung. Banyak yang bertanya, apakah OTT ini murni upaya pemberantasan hukum, atau sebaliknya, ada kepentingan politik yang memengaruhinya?" kata Hasto melalui keterangan tertulis, Minggu (10/6/2018).

"Hal ini mengingat bahwa yang menjadi sasaran adalah mereka yang memiliki elektabilitas tertinggi dan merupakan pemimpin yang sangat mengakar," ucap Hasto.