Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Sebut Kebijakan THR bagi PNS Pemda Timbulkan Kegaduhan

Kompas.com - 08/06/2018, 12:39 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS di daerah menimbulkan kegaduhan.

Hal itu, kata dia, terlihat dari protes yang dilayangkan sejumlah kepala daerah, salah satunya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Ia mengatakan semestinya pemerintah mengkaji terlebih dahulu kebijakan tersebut, sebab tak mudah bagi kepala daerah menganggarkan THR bagi PNS tanpa perencanaan.

Hidayat mengatakan kepala daerah harus berkomunikasi dengan DPRD terlebih dahulu untuk menganggarkan mata anggaran.

Baca juga: Soal THR PNS Pemda, Jokowi Sebut Sudah Tak Ada Masalah Lagi

Ia khawatir jika DPRD tak menyetujui, nantinya PNS memandang kepala daerah di tempatnya tak adil lantaran tak memberikan THR. Padahal, lanjut Hidayat, proses penganggaran memang tidak mudah.

"Kasihan nanti para kepala daerah yang dihujat oleh PNS dan para penerima THR karena mengira daerahnya tidak melaksanakan perintah pusat. Kasihan juga daerah, sebagian bisa melaksanakan, sebagian tidak, kan tidak ada keadilan sosial bagi rekan-rekan kita," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/6/2018).

Ia meminta pemerintah sebaiknya tak mengulangi kebijakan THR bagi PNS di daerah yang sangat mendadak.

Hidayat mengatakan kebijakan tersebut menunjukan lemahnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam penganggaran.

"Anggaran belanja negara kan tak ujug-ujug, tapi dibahas terlebih dulu, dimasukan dalam rancangan anggaran belanja lalu dibahas dengan DPRD, disetujui, kemudian dilakukan," ujar Hidayat

"Ternyata banyak kepala daerah yang keberatan dan merasa tak mampu anggaran belanja daerahnya. Ini menandakan lagi-lagi tentang administrasi dan koordinasi pengelolaan bernegara yg tak bagus," lanjut dia.

Baca juga: Pimpinan Komisi II Sebut Kebijakan THR PNS Daerah Terkait Tahun Politik

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran terkait pemberian THR kepada PNS daerah. Hal itu dilakukan lantaran adanya pemberian THR bagi PNS pusat serta TNI dan Polri.

Namun, beberapa kepala daerah seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memprotes kebijakan tersebut karena anggaran daerah sudah diplot ke pos masing-masing.

Kompas TV Presiden Joko Widodo bahwa tidak ada daerah yang menolak, penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk tunjangan hari raya pegawai negeri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com