Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Usul Tol Digratiskan jika Lalu Lintas Mudik Macet Parah

Kompas.com - 07/06/2018, 19:25 WIB
Yoga Sukmana,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menegaskan pihaknya punya kewenangan diskresi saat terjadi kemacetan parah ketika arus mudik Lebaran nanti.

Salah satunya, mengusulkan agar tarif jalan tol digratiskan untuk mengurai kemacetan parah. Tol cuma-cuma diharapkan bisa mengurangi antrean di gerbang tol. 

Untuk implementasi itu, Polri terus berkoordinasi dengan PT Jasa Marga selaku operator jalan tol.

Baca juga: Puncak Arus Mudik di Tanjung Priok Diprediksi pada 12 dan 13 Juni

"Itu diskresi namanya diskresi itu adalah keputusan diambil ketika memang sudah (parah)," ujar Kepala Divisi Humas Mabes Porli Irjen Setya Wasisto, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

"Jangan kan (gratis) jalan tol, dilarang masuk pun polisi boleh ambil keputusan kalau itu untuk diskresi," sambung dia.

Setyo tidak menyebut seberapa parah kemacetan hingga polisi memutuskan diskresi menggratiskan tol. Menurut Setyo, hal itu bersifat kondisional di lapangan.

Misalnya, bila sama sekali tak bisa lagi bergerak. Namun ia menegaskan hal itu juga perlu dikomunikasikan kepada Jasa Marga.

"Sudah koordinasi (dengan Jasa Marga) cuma teknisnya seperti apa jangan sampe nanti jalan tersendat-sendat minta gratis," kata Setyo.

Sebelumnya, Menurut Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, usulan tersebut bisa saja dilaksanakan sepanjang ada komunikasi terlebih dahulu dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Baca juga: PMI Siapkan 250.000 Mobil Ambulans Antisipasi Mudik Lebaran

"Harus dengan persetujuan menteri. Karena pengoperasian, kan, diatur permen (peraturan menteri). Kalau memang mau dibuat diskresi begitu, pasti akan koordinasi dengan menteri," kata Endra kepada Kompas.com.

Komunikasi tersebut, sebut Endra, cukup dilakukan oleh Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Royke Lumowa kepada Menteri PUPR. Tentunya, pemberian diskresi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.

Misalnya, bila kemacetan yang terjadi cukup parah, dan sejumlah rekayasa lalu lintas yang dilakukan belum berhasil memecahkannya, maka langkah penggratisan itu bisa dilakukan.

"Dalam situasi ekstrem, tol bisa saja digratiskan," kata dia. 

Kompas TV Sementara pengerjaan pengaspalan jalan yang tersisa kurang dari satu kilometer juga terus dikebut. 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com