Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPT Sebut Ada Masjid Terpapar Radikalisme Sejak 2012

Kompas.com - 07/06/2018, 13:22 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen (Pol) Suhardi Alius membenarkan ada sejumlah masjid yang terpapar radikalisme.

Hal itu disampaikan Suhardi menanggapi adanya sejumlah masjid di DKI Jakarta yang terpapar radikalisme.

"Saya dapat informasi penelitian 2012 juga sudah ada itu. Nanti kan Kementerian Agama (Kemenag) kami minta atensi, itu kan di bawah Kemenag. Nanti kami minta kembali itu. Kami minta perannya melihat kembali siapa di situ dan sebagainya," kata Suhardi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Baca juga: Bertemu Jokowi, 42 Tokoh Bicara soal Masjid di DKI yang Diisi Ajaran Radikal

Ia menambahkan, nantinya BNPT juga akan menggandeng Kemenag untuk menyelesaikan isu radikalisme di rumah ibadah.

"Makanya Kemenag itu adalah salah satu unsur yang kami kerjasamakan. Karena itu peran pentingnya Kemenag. Paling tidak harus menjadi ujung tombak. Nah kami mengoordinasikan itu semua," lanjut dia.

Sejumlah masjid di Jakarta disebut menjadi tempat paham radikalisme diajarkan. Isu ini pertama kali diembuskan dari pertemuan di Istana Merdeka Senin (4/6/2018).

Ketika itu, Presiden Joko Widodo mengundang 42 tokoh praktisi sosial, budaya, pendidikan, dan agama untuk berdiskusi.

Dalam diskusi itu, Jokowi diberi tahu tentang paham radikalisme di masjid.

Cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra mengungkapkan, awalnya topik tersebut dicetuskan oleh salah satu tamu, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid.

"Mbak Alissa mengatakan, sekitar 40 masjid yang dia survei di Jakarta itu penceramahnya radikal, dia mengajarkan intoleransi dan radikalisme," ujar Azyumardi, usai pertemuan.

Baca juga: Isu Radikalisme di Masjid Jakarta yang Berembus dari Pertemuan di Istana...

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pun menanggapi isu tersebut. Dia mengaku memiliki data nama masjid yang menjadi tempat pengajaran paham radikalisme.

"Kita kroscek di Biro Dikmental memang ada beberapa yang kita pantau dan tentunya tidak mungkin kita umum-umumkan. Akhirnya nanti menjadi perpecahan," kata Sandiaga, di Masjid Hasyim Ashari, Jakarta Barat, Rabu (6/6/2018).

Kompas TV Benarkah paham radikalisme saat ini telah meluas di sejumlah universitas di tanah air.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com