Presiden Jokowi Teken Keppres Cuti Bersama PNS 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2018.

Keterangan Sekretariat Kabinet menyebutkan, penerbitan Keppres itu didasarkan pada pertimbangan cuti bersama diperlukan dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja.

Selain itu, memberi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2018.

Baca juga: Meski Diprotes Pengusaha, Cuti Bersama Lebaran Tetap Ditambah 3 Hari

Keppres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Cuti Bersama PNS Tahun 2018 itu ditandatangani Presiden Jokowi pada 4 Juni 2018.

"Menetapkan PNS Tahun 2018, yaitu pada tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19 dan 20 Juni 2018 (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa dan Rabu) sebagai Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah," demikian bunyi diktum Pertama Keppres tersebut seperti dikutip Antara.

Adapun Senin 24 Desember 2018, menurut diktum Pertama Keppres tersebut, sebagai Cuti Bersama Hari Raya Natal.

"Cuti bersama sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil," bunyi diktum Kedua Keppres tersebut.

Baca juga: Menurut Wapres, Penambahan Cuti Lebaran Justru Buat Ekonomi Meningkat

PNS yang melaksanakan tugas bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat, menurut Keppres tersebut, tetap melaksanakan tugasnya selama Cuti Bersama PNS Tahun 2018.

PNS yang tetap melaksanakan tugasnya itu, tegas Keppres ini, diberikan tambahan jumlah cuti tahunan sebagai kompensasi atas jumlah cuti bersama yang tidak digunakan.

"Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, diktum Kelima Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, yang telah ditetapkan di Jakarta, pada 4 Juni 2018 itu.

Baca juga: Beda Cuti Bersama Libur Lebaran PNS dan Pegawai Swasta

Kalangan pengusaha sebelumnya protes atas penambahan cuti bersama. Pemerintah kemudian mengevaluasi.

Hasilnya, pemerintah tetap menambah tiga hari cuti bersama. Pemerintah memastikan pelayanan kepada masyarakat mencakup kepentingan masyarakat luas tetap seperti biasa.