Bertemu Jokowi, 42 Tokoh Bicara soal Masjid di DKI yang Diisi Ajaran Radikal

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengundang 42 tokoh praktisi sosial, budaya, pendidikan, dan agama untuk berdiskusi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Dalam pertemuan itu, Jokowi dan para tokoh membicarakan mengenai adanya paham radikalisme yang diajarkan di sejumlah masjid di Ibu Kota.

Cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra mengungkapkan, awalnya topik tersebut dicetuskan oleh salah satu tamu, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid.

"Mbak Alissa mengatakan, sekitar 40 masjid yang dia survei di Jakarta itu penceramahnya radikal, dia mengajarkan intoleransi dan radikalisme," ujar Azyumardi, seusai pertemuan.

Baca juga: Jokowi Undang 42 Tokoh, Bicarakan Intoleransi, Ketimpangan Ekonomi hingga Radikalisme

Meski demikian, persoalan itu sudah dipantau pemerintah.

Presiden Jokowi, lanjut Azyumardi, telah mengambil sejumlah langkah untuk mencegah pemahaman radikalisme dan terorisme yang muncul dari rumah ibadah. Salah satunya dengan menggandeng organisasi masyarakat Islam.

"Pak Jokowi menegaskan, sebetulnya masalah itu sedikit banyak sudah diatasi," kata Azyumardi.

"Beliau menugaskan orang, pimpinan lembaga sosial keagamaan tertentu untuk melakukan perbaikan di dalam masjid, sehingga khatib didominasi oleh orang yang tidak mengajarkan paham khilafah atau daulah Islamiyah," ujarnya.

Baca juga: Lawan Bibit Radikalisme, Konflik Politik Dinilai Harus Ditekan

Cendekiawan Muslim sekaligus akademisi Komarudin Hidayat menambahkan, paham radikal itu tidak hanya masuk ke permukiman. Namun, ada juga yang sampai ke kantor pemerintahan.

"Ada penceramah agama di masjid- masjid BUMN misalnya, ironis. Ini kan perlu penjelasan ke masyarakat," ujar Komarudin.

Ia mendorong pemerintah bekerja sama lebih intens dengan organisasi masyarakat Islam.

"Solusinya memang pengurus masjid BUMN itu lebih selektif dalam menyeleksi penceramahnya. Ini harus lebih dikomunikasikan dengan ormas Islam besar, antara lain Muhammadiyah dan NU. Jadi, memang jangan langsung dari tangan pemerintah, tapi melalui masyarakat," ujar dia.