Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalau Takdirnya Wapres, Apapun yang Menghalangi Pasti Tertangani..."

Kompas.com - 25/05/2018, 20:35 WIB
Moh Nadlir,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, saat ini ia terus menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik yang berpotensi meminang dirinya sebagai calon wakil presiden.

Meski, ia melanjutkan, PKB telah memutuskan dukungannya untuk Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dengan pendamping dirinya.

"Sampai saat ini Join, Jokowi-Cak Imin, tapi kita tidak menutup komunikasi. Semakin mendekati Agustus akan semakin intensif konsolidasi elit pimpinan, konsolidasi partai," kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu ketika ditemui di rumah dinasnya, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Baca juga: Cak Imin Berharap China Jadi Juru Damai Konflik di Timur Tengah

"Kalau takdirnya saya (jadi) wapres, apapun yang menghalangi pasti tertangani," tambahnya.

Sebelumnya, PDI Perjuangan menganggap saat ini bukan waktu yang pas untuk mengumumkan nama calon pendamping Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 meski sudah ada beberapa nama yang dilirik.

"Sudah ada. Sudah ada beberapa nama dan list namanya," kata Ketua DPP PDI Perjuangan (nonaktif) Puan Marahani di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (21/5/2018).

Baca juga: Bertemu Dubes China, Cak Imin Dorong China Kurangi Tenaga Kerjanya di RI

Puan beralasan, nama-nama calon wakil presiden tersebut masih dipertimbangkan kelayakannya sebagai wakil Jokowi.

Ia juga menambahkan, partainya tidak akan pilah-pilih soal pendamping Jokowi. Karena itu kemungkinannya masih terbuka lebar, baik dari partai politik maupun non partai politik.

Kompas TV Menurutnya, partai pendukung pemerintah saat ini tetap solid di pemilu 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com