Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/05/2018, 23:21 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comStaf Khusus Presiden Adita Irawati mendapat tugas yang tak mudah oleh Presiden Joko Widodo.

Ia diminta memperbaiki kualitas sumber daya manusia pada bagian humas kementerian dan lembaga sekaligus menyinergikan satu sama lain agar seluruh pencapaian dapat tersampaikan ke masyarakat dengan baik.

"Public relations government sebenarnya sudah didelegasikan ke Kemenkominfo. Kami Stafsus Presiden lebih membuka jalan, reminder kementerian/lembaga agar lebih sinergis dan cepat merespons isu," ujar Adita saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Kamis (24/5/2018).

Baca juga: PKS Kritik Pengangkatan Empat Staf Khusus Jokowi

Dari sisi kualitas SDM, mantan Vice President Corporate Communications PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) itu mengakui belum seluruhnya mumpuni. Apalagi, kini komunikasi sudah berkembang pesat melalui saluran-saluran yang membutuhkan keahlian khusus.

Tahun 2017, pemerintah sudah memulai peningkatan kualitas SDM kehumasan, yakni dengan merekrut tenaga profesional untuk membantu kerja kehumasan. Diharapkan mereka bisa mentransfer keahlian ke aparatur sipil negara (ASN) yang berada di ruang lingkup kehumasan.

"Ini akan kita evaluasi terus-menerus. Ini juga yang menjadi tugas kami bersama-sama kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kompetensi. Sebab, ada beberapa kompetensi yang masih perlu diisi," ujar Adita.

Hal lain yang akan disasar untuk diperbaiki yakni soal birokrasi yang panjang sehingga membuat arus komunikasi ke publik tersumbat.

Baca juga: Jokowi Angkat 4 Staf Khusus Presiden, Ini Nama dan Profilnya

Soal ini, Adita sudah mengumpulkan eselon I beserta jajarannya beberapa hari setelah dia resmi menjabat sebagai Stafsus Presiden. Adita menyampaikan tips-tips kepada mereka agar informasi pencapaian kinerja tidak tersumbat pada hal-hal berbau birokratis.

"Memang ada pekerjaan rumah di saluran-saluran ini, soal sumbatan-sumbatan masih belum clear. Ini yang perlu kami bantu buka," ujar Adita.

"Intinya, di era komunikasi yang sudah sangat terbuka, di era digital, komunikasi yang paling penting adalah bisa membangun narasi-narasi positif yang berbasis pada realita sebenarnya. Ini harus cepat. Karena kalau tidak, hoaks lah yang mengisi," lanjut dia.

Diketahui, Presiden Jokowi mengangkat empat staf khusus presiden baru, yakni Adita Irawati, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Abdul Ghofarrozin, dan Ahmad Erani Yustika. Dengan pengangkatan empat staf khusus baru ini, jumlah staf khusus presiden menjadi sembilan orang.

Kompas TV Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais kembali mengkritik Presiden Joko Widodo.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com