Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Penambahan Stafsus Presiden dan Tenaga Ahli KSP Jangan Dikaitkan dengan Politik

Kompas.com - 24/05/2018, 18:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com -- Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki meminta penambahan staf khusus presiden dan tenaga ahli di Kantor Staf Presiden (KSP) tidak dikaitkan dengan pemilihan presiden 2019.

"Ini biasa saja sebetulnya. Makanya, jangan dikait-kaitkan dengan tahun politik," ujar Teten di kantornya, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Khusus penambahan staf khusus presiden, Teten mengatakan, institusi kepresidenan memang membutuhkan tambahan tenaga sekaligus pemikir di sejumlah bidang, mulai dari komunikasi, ekonomi hingga dari orang berlatar belakang kelompok Muslim.

Teten menjelaskan, seusai dirinya digantikan Moeldoko sebagai Kepala KSP dan kini menjabat koordinator staf khusus presiden, ia mendapatkan tugas khusus. Salah satunya membenahi pola komunikasi di institusi kepresidenan sekaligus kementerian dan lembaga.

Baca juga: Jokowi Angkat 4 Staf Khusus Presiden, Ini Nama dan Profilnya

Berdasarkan kajiannya, Teten berkesimpulan bahwa memang diperlukan tambahan orang yang ahli dalam sejumlah bidang. Ia pun mencari sendiri orang-orang yang dianggap kredibel di bidang yang dibutuhkan.

"Saya mencari informasi siapa yang pas. Setelah dapat, saya ajukan ke Presiden, ya lalu Presiden memilih empat orang ini. Prosesnya agak lama itu," ujar Teten.

Diketahui, empat staf khusus presiden baru yakni Adita Irawati, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Abdul Ghofarrozin dan Ahmad Erani Yustika. Dengan pengangkatan empat staf khusus baru ini, maka jumlah staf khusus presiden menjadi sembilan orang.

Meski demikian, Teten mengaku wajar jika ada pihak yang mengaitkan penambahan staf khusus presiden dan tenaga ahli di KSP dengan tahun politik.

"Ya sekarang kan orang berganti model rambut saja dibilang berkaitan dengan tahun politik kan?" ujar dia sembari tertawa.

Kompas TV Beberapa kalangan sempat mengkritik pembagian sembako yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat berkunjung di daerah.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com