JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, meminta DPP Partai Golkar memilih calon legislatif 2019 secara obyektif. Hal ini dinilai penting dalam strategi pemenangan Pileg 2019.
"Bukan atas dasar kedekatan dengan ketua umum, bukan atas dasar yang sifatnya subyektif, apalagi kalau ada bayar-membayar," ujar Agung di kediamannya, Jakarta, Minggu (20/5/2018).
"Tetapi dalam menyusun daftar calon itu sangat penting. Ini yang akan dilihat dari kami dan bisa membuat perpecahan, keretakan, kalau dalam hal ini main-main," kata dia.
Bahkan, Agung menilai, pemilihan caleg juga harus melihat rekam jejaknya. Menurut dia, caleg yang punya rekam jejak bermasalah dengan hukum, maka tak perlu lagi dipilih.
"Saya kira kalau itu dilakukan, kami akan kompak dalam meningkatkan elaktabiktas partai," kata dia.
Baca juga: Agung Laksono: Golkar Sepakat Airlangga Hartarto Cawapresnya Jokowi
Seperti diketahui, Partai Golkar mencoba menggenjot elektabilitasnya setelah diterpa badai prahara keterlibatan mantan ketua umumnya, Setya Novanto, dalam lingkaran korupsi KTP elektronik.
Akibat masalah itu, elektabilitas Partai Golkar terjun bebas. Bahkan pada Desember 2017, elektabilitas Partai Golkar hanya 7 persen, jauh dari perolehan syarat pada Pemilu 2014 yang mencapai 14,75 persen.