Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Di Indonesia, Perekrutan Teroris Mayoritas secara Tatap Muka

Kompas.com - 16/05/2018, 13:26 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia (UI) Solahudin menyatakan, media sosial memiliki peran penting dalam penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Selain itu, media sosial pun bisa menjadi sarana rekrutmen kelompok teroris. 

Namun demikian, kata dia, proses rekrutmen teroris di Indonesia tidak seperti di negara-negara lain.

Di beberapa negara, semisal di Eropa atau Malaysia, radikalisasi secara daring linier dengan rekrutmen.

"Di Eropa orang yang tidak ikut pengajian tiba-tiba hilang, terus ternyata di Suriah. Termasuk di Malaysia juga. Di Indonesia situasi berbeda," kata Solahudin dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta, Rabu (16/5/2018). 

Baca juga: Lawan Terorisme, Mendagri Minta Pemda Koordinasi dengan Seluruh Komponen Masyarakat

Solahudin menjelaskan proses radikalisasi memang berlangsung melalui media sosial. Akan tetapi, proses rekrutmen pelaku tindakan radikal dan teror di Indonesia dilakukan secara offline, yakni dengan tatap muka atau lewat perkumpulan komunitas. 

Hal ini pun sesuai dengan studi yang pernah dilakukan Solahudin terhadap 75 orang narapidana terorisme.

Dari studi tersebut ditemukan hanya ada 9 persen dari napiter yang direkrut secara daring. 

"Sisanya, 91 persen mengatakan mereka direkrut kelompok ekstrimis melalui offline, melalui tatap muka dan forum-forum keagamaan," sebut Solahudin.

Ia mengungkapkan, ada beberapa hal yang menjadi alasan bahwa perekrutan secara offline lebih penting di Indonesia.

Baca juga: Pengamat: Kini, Organisasi Teroris Hindari Teknologi Informasi

Pertama, adanya kebebasan berekspresi dan berorganisasi, sehingga perekrutan bisa dengan mudah dilakukan melalui berbagai kesempatan tatap muka langsung. 

Selain itu, kelompok ekstrimis tidak terlalu percaya dengan perekrutan di dunia maya lantaran kerap terjadi penipuan. Sehingga, kanal offline lebih dipercaya. 

"Di dunia maya laki-laki bisa mengaku perempuan atau sebaliknya. Selain itu, banyak kasus penipuan lewat channel Telegram yang berafiliasi dengan ISIS," jelas Solahudin.

Kompas TV Warga menggelar aksi simpatik sekaligus mengutuk tindakan teror.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Nasional
Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com