Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Balas Kritik Jokowi, Politisi Demokrat Sebut Pemerintah Sekarang Eksploitasi Rakyat

Kompas.com - 16/05/2018, 09:44 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean membalas kritik Presiden Joko Widodo mengenai kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ferdinand menegaskan bahwa subsidi BBM dan energi yang digelontorkan sebesar Rp 340 triliun selama sepuluh tahun pemerintahan SBY adalah untuk membantu masyarakat.

Ia menjelaskan, di era Ketua Umum Partai Demokrat itu, harga minyak dunia menyentuh harga rata-rata diatas 120 Dolar AS per barel. Dengan harga itu, maka harga premium akan berada di kisaran Rp 15.000 per liter.

"Bila harga ini tidak disubsidi oleh pemerintahan SBY, maka dalam sekejap jumlah orang miskin akan bertambah pesat, lapangan kerja tertutup karena industri bangkrut, ekonomi akan terganggu," kata Ferdinand dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/5/2018).

Adapun saat ini, kata Ferdinand, harga minyak dunia hanya ada di level 70 dolar AS per barel. Bahkan selama dua tahun kemarin, minyak dunia sempat berada pada level 35 dolar AS per barel.

Baca juga: Pemerintah Targetkan BBM Satu Harga di 73 Wilayah Terpencil

"Bedakan dengan sekarang, harga minyak dunia rendah, subsidi dicabut, justru ekonomi makin terpuruk dan lapangan kerja susah," kata dia.

Ferdinand menegaskan, setiap Presiden masing-masing punya kebijakan. SBY, kata dia, memberikan subsidi karena ingin membantu rakyat.

Hasil dari subsidi itu, menurut dia sangat nyata. Ekonomi tumbuh rata-rata 6 persen, lapangan kerja banyak terbuka, kemiskinan menurun, dan rakyat mudah cari uang.

Ia menilai kondisi sebaliknya terjadi saat subsidi BBM saat ini dicabut. Ia melihat orang miskin bertambah, rakyat susah mencari kerja, dan ekonomi tumbuh hanya 5 persen.

"Dulu era SBY rakyat dibantu, sekarang justru rakyat dieksploitasi dengan kenaikan tarif dan pajak," kata dia.

Baca juga: Dikritik Jokowi soal Subsidi BBM, SBY Minta Kader Demokrat Bersabar

Kondisi Pertamina juga, lanjut dia, jauh lebih baik dulu daripada sekarang. Menurut dia, Pertamina saat ini babak belur karena menjual BBM dibawah harga keekonomian.

Akhirnya, subsidi yang seharusnya ditanggung negara kini ditanggung Pertamina. Akhirnya, Premium dan Solar mulai langka di pasar, dan rakyat terpaksa membeli Pertalite untuk pengganti Premium dan Dexlite untuk Pengganti Solar.

"Ini kan kebijakan retorik dan menyusahkan rakyat," kata dia.

"Lantas apa yang mau dibanggakan oleh Presiden Jokowi? BBM 1 Harga? Dari dulu juga harga sama di SPBU," tambah dia.

Ferdinand pun meminta Jokowi untuk berhenti menyalahkan pemerintahan terdahulu. Apalagi, sebentar lagi 5 tahun masa kepemimpinan Jokowi juga akan berakhir.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com