Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ansyaad Mbai: RUU Antiterorisme Sebuah Kebutuhan

Kompas.com - 14/05/2018, 17:14 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai menyatakan, RUU Antiterorisme adalah sebuah kebutuhan. Hal ini berkaca dari peristiwa teror yang terjadi beberapa waktu terakhir.

"Ini sebuah kebutuhan," kata Ansyaad dalam sebuah diskusi bertajuk "Bagaimana Nasib Pembahasan RUU Antiterorisme?" di Jakarta, Senin (14/5/2018).

Ansyaad menyatakan disusunnya aturan mengenai antiterorisme tersebut bukan sebuah kebetulan. Undang-undang itu adalah suara dari mereka yang bertugas di lapangan menangkal dan menangani terorisme.

"Ibarat nonton ikan di akuarium. Tahu ikan yang buas tapi tidak bisa menangkap,"ujar Ansyaad.

Baca juga: RUU Anti-terorisme Lama Selesai karena Bahas Pelibatan TNI

Ia menyebut, kalaupun sudah menangkap teroris, petugas seakan masih terbelenggu. Hal ini terkait adanmya batasan masa penahanan.

Pasalnya, kalaupun sudah ditahan, petugas dalam hal ini adalah kepolisian masih memiliki benturan. Ia memberi contoh adalah teroris yang bungkam hingga berhari-hari ketika dimintai keterangan.

"Contoh juga adalah ketika Ali Imron ditangkap di salah satu pulau terpencil di Kalimantan Timur, transportasinya itu seminggu tidak sampai. Begitu menangkap, selesai masa penahanan," ungkap Ansyaad.

Baca juga: Koalisi Pemerintah Sepakat Tidak Terbitkan Perppu Antiterorisme

Di samping itu, hal lain yang disoroti Ansyaad adalah minimnya masa penahanan. Hukuman pun kerap dijatuhkan minimal, seperti yang terjadi pada Bahrun Naim.

"Seperti Bahrun Naim, setahun lebih, kemudian dia jadi jagoan di Suriah, lalu terlibat bom Thamrin," ungkap Ansyaad.

Oleh karena itu, ia memandang bahwa RUU Antiterorisme merupakan sebuah kebutuhan. Hal ini terkait dengan terbatasnya ruang gerak terkait masa penangkapan, penahanan, hingga pembuktian.

Kompas TV Kepolisian terus memberikan update terhadap perkembangan indentifikasi yang akan dilaksanakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com