Kedua, relasi Jokowi dan parpol pendukungnya selain PDI-P. Bagaimana Jokowi bisa meyakinkan parpol pendukungnya agar tetap satu perahu dengannya jika dia tidak memilih cawapres dari parpol tersebut? Akankah koalisi ini rontok di tengah jalan?
PKB dan PPP selama ini sangat getol menawarkan ketua umumnya sebagai cawapres Jokowi. Kedua parpol ini merepresentasikan segmen pemilih Muslim dari ormas Islam terbesar di Indonesia, Nadhlatul Ulama.
Segmen pemilih Muslim ini sangat penting untuk didekati oleh Jokowi, mengingat berbagai isu yang menerpa Jokowi berkisar ketidakdekatannya dengan komunitas Muslim. Apakah Jokowi bakal memilih salah satunya?
Belum lagi jika harus mengelola kerumitan baru yang ditimbulkan oleh Golkar. Golkar saat ini sudah mulai melontarkan wacana mengenai Airlangga Hartarto, ketua umumnya, untuk disandingkan dengan Jokowi.
Airlangga memang dikenal luas di dunia bisnis karena rekam jejaknya di sana. Saat ini ia juga menjabat sebagai salah satu menteri Jokowi.
Mengingat saat ini wapres Jokowi adalah tokoh senior Golkar, Jusuf Kalla, tentunya wajar jika Golkar kembali menginginkan jatah kursi yang sama di 2019.
Hal ketiga menyangkut peranan yang dipilih Prabowo. Gerindra memang telah memberikan mandat kepada Prabowo untuk menjadi capres 2019.
PKS selaku mitra setia Gerindra sejak empat tahun terakhir ini memang menyatakan bakal berkoalisi dengan Gerindra. Hanya saja, siapa capres-cawapresnya masih sangat dinamis. Capres memang diserahkan kepada usulan Gerindra, namun PKS meminta cawapres dari internal PKS.
Bagaimanapun, masa depan koalisi Gerindra-PKS bakal ditentukan peranan yang dipilih Prabowo, apakah memilih kembali melaju sebagai capres ataukah memberikan jalan untuk capres lain untuk memberikan surprise effect kepada Jokowi. Sehingga, perhitungan dan persiapan yang dilakukan kubu Jokowi mesti direkalkulasi karena menghadapi kandidat baru.
Laiknya bermain catur, pengorbanan perwira-perwira berat untuk mendapatkan posisi lebih unggul atas lawan, sehingga membuat lawan terdesak dan kehabisan langkah, meskipun unggul perwira, merupakan terobosan yang diperlukan untuk mendapatkan kemenangan di akhir permainan.
Keempat, keikhlasan PKS. Untuk memperkuat koalisi Gerindra-PKS, keberadaan Partai Demokrat memberikan suntikan darah segar yang bakal mengubah konstelasi. Hanya saja, jika Demokrat bergabung, apakah PKS ikhlas untuk memberikan posisi cawapres kepada perwakilan Demokrat?
Hal itu mengingat PKS sebagai mitra setia Gerindra sejak 2014 sehingga tentu merasa lebih berhak menempatkan kadernya di posisi cawapres.
Adapun Demokrat pun wajar meminta posisi cawapres karena memiiki kursi di parlemen lebih banyak daripada PKS dan memiliki sosok vote getter yang sedang naik daun seperti AHY.
Faktor kelima adalah semakin meningkatnya eskalasi konflik dan dikotomi antarpendukung dua capres terkuat saat ini, yaitu Jokowi dan Prabowo, menjelang penutupan pendaftaran capres/cawapres.
Situasi ini bisa mengakibatkan munculnya keresahan di kalangan silent majority maupun tokoh-tokoh politik nasional. Situasi ini juga bakal memicu kesadaran perlunya terobosan, dan di antaranya membentuk poros baru, agar bangsa ini tidak terbelah dua karena politik semata sehingga bisa fokus memikirkan masyarakat.
Hanya saja, jika momentum ini muncul, ada satu faktor penting lagi yang diperlukan agar pembentukan poros baru bisa terwujud, yaitu sosok tokoh yang bisa diterima oleh berbagai pihak yang tergabung dalam koalisi.
Kemenangan Pakatan Harapan atas Barisan Nasional di Malaysia baru-baru ini bisa menjadi pelajaran bagi pendukung poros ketiga.
Bersatunya empat partai dalam Pakatan Harapan, salah satunya karena faktor ketokohan Mahathir Mohamad yang disepakati sebagai calon PM oleh keempat partai tersebut.
Mahathir bukan ketua umum salah satu partai sehingga partai-partai lain nyaman dengan pilihan pada Mahathir. Selain itu, prestasi Mahathir selama menjabat, mengundang respek dari partai-partai lain.
Untuk itu, poros ketiga ini memerlukan tokoh kaliber nasional yang tidak terlalu terasosiasi dengan salah satu partai sebagai perekat, baik sebagai capres maupun cawapres. Prestasinya selama ini, baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan, mengundang respek dari partai-partai lain maupun bagi tokoh kunci dan konstituen partai-partai tersebut.
Beberapa tokoh bisa dipertimbangkan, seperti Gatot Nurmantyo, Chairul Tanjung, bahkan Anies Baswedan maupun Tuanku Guru Bajang yang sedang menjabat sebagai gubernur.
Tinggal didiskusikan kembali oleh para pemimpin partai, sosok mana yang lebih bisa mereka terima sebagai jalan tengah, dan mana yang lebih bisa diterima oleh para pemilih.
Poros baru ini bagaimanapun bakal menggandeng AHY sebagai cawapres, atau bahkan capres. Ini mengingat Partai Demokrat tempat AHY bernaung bakal menjadi partai terbesar dalam koalisi baru ini.
AHY sendiri merupakan magnet baru bagi segmen pemilih milenial, ceruk pemilih terbesar di 2019. Ini mengingat sosok AHY yang relatif baru di politik dan bersih, terlepas dari pertikaian dan dikotomi pendukung pemerintah-antipemerintah saat ini, dan sangat pas dengan niatan awal poros baru ini dibentuk.
Lalu, apakah Jokowi, Prabowo, dan AHY bakal berkoalisi atau berkompetisi di 2019? Kita tunggu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.