Mako Brimob Rusuh, Ketua DPR Minta Jumlah Sipir Disesuaikan Napi Teroris

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas), mengevaluasi rasio jumlah sipir di Markas Komando Brigade Mobil dengan narapidana terorisme.

"Kami meminta Komisi III DPR mendorong Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan evaluasi terhadap rasio jumlah sipir yang tidak berbanding lurus terhadap jumlah tahanan guna mengantisipasi terulangnya kerusuhan di dalam," kata Bambang, Rabu (9/5/2018).

Bambang juga meminta Dirjen Pas untuk meningkatkan program kerohanian bagi para narapida terorisme sehingga terbebas dari radikalisme.

Selain itu, Bambang menyarankan, selama berada di sana sebaiknya narapdina terorisme disibukkan dengan berbagai kegiatan produktif agar mereka memiliki keterampilan setelah bebas nantinya.

Politisi Partai Golkar itu juga meminta agar polisi mengusut tuntas permasalahan tersebut hingga menemukan auktor intelektualnya.

"Kami mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas dan mengungkapkan secara detail penyebab dan kronologi terjadinya kerusuhan, serta memperketat pengamanan dan pengawasan di Mako Brimob dan sekitarnya," kata Bambang.

Baca juga: Kerusuhan Mako Brimob, Napi Terorisme Sempat Rebut Senjata Polisi

Kerusuhan di dalam rutan Mako Brimob Kelapa Dua terjadi sejak Selasa (8/5/2018) malam.

Menurut polisi, kerusuhan dipicu persoalan makanan tahanan. Ada napi yang protes soal prosedur yang dilakukan aparat kepolisian.

Keributan itu meluas hingga akhirnya beberapa tahanan berhasil merebut senjata petugas di sana.

Sebanyak enam orang anggota Polri sempat disandera. Lima orang di antaranya tewas, sementara satu orang lagi masih ditahan napi terorisme.

Sementara itu, ada juga satu korban tewas dari pihak napi terorisme karena berupaya melawan petugas.

Hingga berita ini ditulis, sel tahanan khusus teroris di dalam Mako Brimob sudah dikepung aparat kepolisian.