Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membawa Pilkada dan Pemilu Tanpa Ujaran Kebencian dan Hoaks

Kompas.com - 09/05/2018, 10:21 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebentar lagi Indonesia akan menghadapi dua pesta demokrasi besar melalui Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Namun demikian, sejumlah tantangan tampak mengikuti pelaksanaan dua kontestasi politik ini. Dua tantangan yang menonjol adalah menghadapi ujaran kebencian dan hoaks.

Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) Farouk Muhammad menuturkan, tensi sosial politik menjelang pemilihan semakin panas.

Baca juga: Jelang Pemilu, Polri Imbau Tokoh Masyarakat dan Politik Tak Sebar Ujaran Kebencian

Ia melihat mulai terjadi disharmonisasi sosial yang cukup mengkhawatirkan.

"Sehingga kondisi yang disharmonis perlu kembali kita redam, supaya kita masuki pesta demokrasi yang bermartabat, integritas, jangan karena kita nafsu emosi mencari kekuasaan akibatnya kita melakukan hal apa saja," kata Farouk dalam diskusi bertajuk Rembuk Nasional Mewujudkan Pemilu 2019 yang Aman dan Bermartabat di Hotel Ambhara, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Ia mengakui bahwa sistem demokrasi di Indonesia masih menonjolkan politik ketokohan dibandingkan gagasan dan program.

Selain itu, permainan politik identitas juga semakin tak terhindarkan.

Baca juga: Politik Identitas Terkubur di Era Orde Baru, Menguat Pasca-Reformasi

Kedua hal itu bisa menjadi senjata bagi pihak tertentu dalam menjatuhkan pihak lawan elite politik tak pancing kegaduhan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menegaskan, kondusivitas pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 tak lepas dari peranan para elite politik.

Bambang mengimbau elite politik harus bersikap dewasa dan bijak dalam berpolitik.

"Sehingga, mulai dari sikap maupun ucapan dari elite politik, tokoh bangsa harus dijaga," kata Bambang.

Politisi Partai Golkar itu berharap agar para elite politik menunjukkan sikap-sikap yang membawa kedamaian, bukan memancing tensi politik bahkan konflik di tingkat akar rumput.

Baca juga: Seorang Tokoh Agama Divonis 3 Tahun Penjara dalam Kasus Ujaran Kebencian

Bambang juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai upaya-upaya adu domba yang mulai bermunculan menjelang pemilihan. Dibutuhkan kedewasaan dalam berpolitik.

Bambang menilai upaya persekusi dan sejenisnya dalam menyikapi perbedaan pilihan politik tak dapat dibenarkan.

Sebab, hal itu akan mencoreng harapan terciptanya pemilu yang kondusif, aman dan lancar.

Halaman:


Terkini Lainnya

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com