Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Mandek karena Tersandera Kasus E-KTP, Golkar Tak Khawatir

Kompas.com - 09/05/2018, 09:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tak khawatir dengan elektabilitas partainya yang mandek lantaran tersandera kasus e-KTP.

Hal itu disampaikan Airlangga menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menyatakan elektabilitas Golkar stagnan lantaran tersandera citra buruk Setya Novanto yang terlibat korupsi e-KTP.

"Bagi Partai Golkar ini kan bukan pemilu hari ini, ini baru snapshot, dan ini ada 11 bulan memperbaiki citra ke depan," kata Airlangga saat ditemui di rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Selasa (8/5/2018) malam.

Baca juga: Survei LSI: Kasus Korupsi E-KTP dan Setya Novanto Buat Golkar Stagnan

Ia mengatakan, Golkar telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menghadapi citra buruk tersebut.

Beberapa di antaranya ialah membangun citra Golkar sebagai partai bersih.

Salah satu caranya dengan mengeluarkan maklumat agar Fraksi Partai Golkar di DPR tak memanfaatkan jabatan untuk korupsi.

Ia meyakini pengaruh citra buruk kasus e-KTP kepada partainya ada batasnya sehingga akan berakhir pada waktunya.

"Saya rasa dalam survei juga dijelaskan bahwa pengaruh kasus itu ada batasnya. Tentu ke depan kami sudah melakukan langkah-langkah agar Golkar bersih dan ketua fraksi sudah membuat edaran yang tegas melarang pemanfaatan hak yang tak diizinkan," lanjut Airlangga.

Baca juga: Survei Indikator: Perindo Diprediksi Masuk Parlemen, Golkar Digusur Gerindra

Partai Golkar masih ada di posisi kedua di bawah PDI-P dalam hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Mei 2018.

Peringkat ini turun dari survei lembaga yang sama pada Januari 2018 yang sebesar 15,5 persen.

Menurut peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, tak beranjaknya elektabilitas Partai Golkar diakibatkan kasus korupsi e-KTP yang menjerat mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

"Golkar urutan kedua, belum bisa menyalip PDI-P karena kasus pengadilan Setya Novanto," ujar Ardian, saat memaparkan hasil survei di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Selasa (7/5/2018).

Baca juga: Politisi Golkar Sebut Jokowi Belum Tingkatkan Elektabilitas Partai

Hingga saat ini tutur Ardian, masyarakat masih mengaitkan kasus Setya Novanto dengan Partai Golkar. Kasus tersebut juga memiliki dampak bagi keterpilihan partai berlambang beringin itu.

Kompas TV Apakah gerakan tagar bisa berampak pada elektabilitas para calon presiden yang akan berlaga pada 2019?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ceritakan Pengalaman Kunjungi Berbagai RSUD, Jokowi: Alatnya Puluhan Miliar, Tapi Ruangannya Payah ...

Ceritakan Pengalaman Kunjungi Berbagai RSUD, Jokowi: Alatnya Puluhan Miliar, Tapi Ruangannya Payah ...

Nasional
DPP PKB Gelar Karpet Merah Menyusul Kabar Rencana Kedatangan Prabowo

DPP PKB Gelar Karpet Merah Menyusul Kabar Rencana Kedatangan Prabowo

Nasional
Momen Prabowo Guncangkan Badan Anies Sambil Tertawa Usai Jadi Presiden Terpilih

Momen Prabowo Guncangkan Badan Anies Sambil Tertawa Usai Jadi Presiden Terpilih

Nasional
Prabowo: Saya Akan Berjuang untuk Seluruh Rakyat, Termasuk yang Tidak Memilih Saya

Prabowo: Saya Akan Berjuang untuk Seluruh Rakyat, Termasuk yang Tidak Memilih Saya

Nasional
PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
Singgung Debat Capres yang Panas, Prabowo: Kita Tetap Satu Keluarga Besar

Singgung Debat Capres yang Panas, Prabowo: Kita Tetap Satu Keluarga Besar

Nasional
Sapa Anies-Muhaimin, Prabowo: Saya Pernah di Posisi Anda, Senyuman Anda Berat Sekali

Sapa Anies-Muhaimin, Prabowo: Saya Pernah di Posisi Anda, Senyuman Anda Berat Sekali

Nasional
KPK Sebut Hakim Itong Mulai Cicil Bayar Uang Denda dan Pengganti

KPK Sebut Hakim Itong Mulai Cicil Bayar Uang Denda dan Pengganti

Nasional
Tak Seperti PKB-PKS, Nasdem Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Tak Seperti PKB-PKS, Nasdem Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
Resmi Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Sapa Anies-Cak Imin: Yang Saya Cintai...

Resmi Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Sapa Anies-Cak Imin: Yang Saya Cintai...

Nasional
Prabowo-Gibran Ditetapkan Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Tepuk Tangan Bergema Berulang Kali

Prabowo-Gibran Ditetapkan Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Tepuk Tangan Bergema Berulang Kali

Nasional
Singgung Persoalan Kesehatan, Jokowi: Kematian akibat Stroke Capai 330.000

Singgung Persoalan Kesehatan, Jokowi: Kematian akibat Stroke Capai 330.000

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Singapura, Prabowo Bahas Kerja Sama Pertahanan dan Maritim

Terima Kunjungan Menlu Singapura, Prabowo Bahas Kerja Sama Pertahanan dan Maritim

Nasional
KPU Resmi Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden dan Wapres Terpilih 2024-2029

KPU Resmi Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden dan Wapres Terpilih 2024-2029

Nasional
PKS Datangi Markas Nasdem dan PKB Usai Penetapan KPU, Salam Perpisahan?

PKS Datangi Markas Nasdem dan PKB Usai Penetapan KPU, Salam Perpisahan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com