Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPU: Masak Tagar Pilkada Kalah dengan Tagar Pilpres?

Kompas.com - 05/05/2018, 14:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Budiman mengapresiasi viralnya sejumlah tagar (hashtag) terkait pemilihan presiden 2019 yang akan datang.

Namun, ia merasa prihatin.

Sebab, viralnya sejumlah tagar yang menggambarkan euforia pesta demokrasi Indonesia itu malah menutupi euforia di tataran pilkada serentak yang dilaksanakan 2018 ini.

"Masak tagar di pilkada kalah dengan tagar pilpres? Padahal pilpresnya baru tahun depan," ujar Arif dalam acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/5/2018).

Baca juga: Menurut PKS, Tagar #2019GantiPresiden Tak Langgar Hukum

 

Seharusnya, lanjut Arif, keriuhan di media sosial tidak melulu mengenai pemilihan presiden, namun pemilihan kepala daerah terlebih dahulu.

Ia pun berharap, para peserta pemilu menyadari ini dan mulai melakukan terobosan agar isu pilkada serentak tidak 'mati ditelan' isu pilpres.

"Saya ingin menggugah para peserta pemilu, 2018 ini seharusnya kita konsentrasinya ke Pilkada. Sekarang makanya, mereka buatlah tagar pilkada, baik yang mau dua periode, maupun yang mau menggantikan, saya memberi semangat," ujar Arif.

Apabila tagar pilkada memiliki gaung yang sama besar serupa tagar terkait pilpres, harapannya partisipasi publik untuk mengikuti pilkada semakin besar pula.

Baca juga: Muncul Tagar #2019GantiPresiden, PPP Usul Tagar #Lanjutkan212

 

"Semakin banyak hal yang didiskusikan olah masyarakat, makin banyak kepedulian tumbuh di masyarakat terhadap persoalan-persoalan pemilu," lanjut Arif.

Diketahui, media sosial akhir-akhir ini diramaikan dengan sejumlah tagar yang identik dengan pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Pendukung Jokowi menggunakan tagar #DiaSibukKerja di berbagai unggahan di media sosial, bahkan tagar tersebut dijadikan motif pada kaos.

Demikian pula para pendukung Prabowo Subianto yang menggaungkan tagar #2019GantiPresiden.

Kompas TV Suasana politik jelang Pemilihan Presiden 2019 makin memanas.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com