Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Jangan Jadi Cawapres Jokowi kalau Keliling Indonesia Saja Belum

Kompas.com - 04/05/2018, 16:05 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)  masih mencari sosok yang dinilai tepat untuk mendampingi Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

Namun, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya ingin agar kelak pendamping Jokowi adalah sosok yang merakyat.

"Jangan tiba-tiba jadi calon wakil presiden kalau keliling Indonesia saja belum pernah sehingga mengetahui ke Indonesiaan kita," ujarnya di Jakarta, Jumat (4/5/201

Menurut dia, munculnya nama-nama cawapres di publik merupakan hal yang positif. Sebab dengan begitu, kata dia, rakyat bisa melihat kelayakan sosok-sosok menjadi cawapres Jokowi di Pilpres 2019.

Baca juga : Survei Kompas: JK dan Prabowo Teratas Jadi Cawapres Jokowi

Meski begitu, Hasto mengatakan bahwa sudah seharusnya pemimpin itu turun ke bawah, memahami masalah rakyat, dan punya solusi atas permasalahan tersebut.

"Pemimpin itu bukan hasil lobi-lobi, pemimpin itu bergerak, merespons persoalan rakyat dan memberikan solusi," kata dia.

Saat ditanya perkembangan terkini terkait nama cawapres Jokowi di internal PDI-P, Hasto tak mau membahasnya. Menurutnya akan ada waktu untuk menjawab soal nama cawapres tersebut.

Berdasarkan survei nasional Indikator Politik Indonesia (Indikator), politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi yang teratas sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Presiden Jokowi di Pilpres 2019 dengan 16,3 persen.

Baca juga : Di Posisi Teratas Cawapres Jokowi, JK Bilang Ingin Istirahat

Meski AHY ada di posisi teratas, namun ia tak sendirian. Tepat di bawahnya muncul nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam survei Indikator, 13 persen responden memilih Anies untuk menjadi Cawapres Jokowi.

Dengan margin of error plus minus 2,9 persen, maka AHY tidak unggul jauh.

Sementara itu, nama lain yang muncul yakni mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo 7 persen, Menteri Keuangan Sri Mulyani 6,1 persen, dan Mahfud MD 5 persen. Sementara itu sisanya mendapatkan persentase di bawah 5 persen.

Survei nasional Indikator Politik Indonesia (Indikator) dilakukan dengan wawancara tatap muka kepada 1.200 responden pada 25 Maret - 31 Maret 2018.

Populasi survei yakni warga Indonesia yang punya hak pilih, berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah.

Sementara itu, tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dengan margin of error plus minus 2,9 persen.

Kompas TV Di tengah panasnya bursa cawapres untuk Joko Widodo nama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ikut mencuat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com