Ekspresi Perbedaan Pilihan Politik Harus Utamakan Ketertiban Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif menegaskan, masyarakat pada dasarnya memiliki hak untuk mengekspresikan preferensi politiknya.

Namun demikian, kebebasan berekspresi tetap dibatasi oleh aturan ketertiban umum. Ia mengimbau, agar ekspresi pilihan politik jangan sampai memunculkan tindakan persekusi bahkan sampai menggunakan kekerasan fisik.

"Boleh setiap pihak punya ikon, simbol dan pilihan, tapi harus memperjuangkan itu di ruang publik tanpa kekerasan apalagi kemudian diskriminatif atau menyerang pihak lain, atau personal," kata Yudi usai menghadiri sebuah diskusi di Wisma Samadi, Jakarta, Senin (30/4/2018).

(Baca juga: Mendagri Berharap Masyarakat Tak Terpancing Intimidasi di Car Free Day)

Yudi menyayangkan sejumlah aksi intimidasi terhadap beberapa orang berbaju putih dengan tagar #DiaSibukKerja pada kegiatan car free day di Bundaran HI, Minggu (29/4/2018). Tagar itu merupakan identitas warga yang menyatakan dukungannya terhadap Presiden Joko Widodo.

Ia mengingatkan, agar ekspresi pilihan politik juga mengutamakan sikap toleransi tanpa harus melakukan intimidasi terhadap yang berlawanan. Sebab, sikap seperti itu justru akan merusak esensi dari demokrasi.

"Karena kan demokrasi itu melawan prinsip dan nilai-nilai yang berbau pemaksaan," kata dia.

Di sisi lain, Yudi juga menyarankan agar partai politik tidak abai terhadap aksi seperti ini. Parpol sebagai lembaga pendidikan politik harus membangun kesadaran berpolitik masyarakat dengan mengutamakan nilai-nilai kebersamaan.

(Baca juga: Istana: Memilih Presiden adalah Kebebasan, Tak Boleh Ada Intimidasi)

Parpol juga perlu mengembangkan nilai-nilai etik kepada masyarakat ketika mereka mengungkapkan ekspresi politiknya di ruang publik.

"Seharusnya berbagai kode etik perilaku di ruang publik harus dipenuhi. Kalau kita melanggar prinsip kepatutan publik, apa yang dimulai dengan kesalahan pasti akan berdampak buruk," kata dia.

Yudi juga menekankan pentingnya pendidikan Pancasila dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat ruang pendidikan politik melalui partai politik. Parpol diharapkan tak sekadar fokus pada persoalan penentuan kandidat maupun posisi jabatan jelang Pemilu 2019.

"Jadi jangan parpol berkutat pada persoalan prosedur pemilihan saja, aspek budaya politik itu juga harus digarap," katanya.

Acara car free day di kawasan Bundaran HI, Minggu (29/4/2018) diwarnai insiden intimidasi. Peristiwa intimidasi itu viral di media sosial.

(Baca juga: Projo: Tahan Diri dan Bijak Sikapi Intimidasi di Car Free Day0

Tampak sekelompok orang yang mengenakan kaus bertuliskan #2019GantiPresiden melakukan intimidasi kepada beberapa orang yang mengenakan baju putih bertuliskan #DiaSibukKerja. Salah satu video menampilkan seorang ibu dengan kaus tersebut bersama anaknya ikut diintimidasi.

Kaus putih ini digunakan kelompok relawan Jokowi yang sedang melaksanakan kegiatan jalan santai di sana.