Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Berharap Masyarakat Tak Terpancing Intimidasi di "Car Free Day"

Kompas.com - 30/04/2018, 13:20 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyesalkan adanya upaya intimidasi sebagian kelompok warga saat car free day atau hari bebas kendaraan bermotor, Minggu (29/4/2018), di Jakarta.

Ia berharap, masyarakat tidak terpancing dengan tindakan intimidasi itu.

"Saya kira masyarakat cukup dewasa dan masyarakat tidak terpancing," ujar Tjahjo, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Rekaman video intimidasi tersebut sebelumnya viral di media sosial. Tampak sekelompok orang yang mengenakan kaus bertuliskan #2019GantiPresiden melakukan intimidasi kepada beberapa orang yang mengenakan baju putih bertuliskan #DiaSibukKerja.

Baca juga : Kata Bawaslu soal Sejumlah Warga dengan Atribut #2019GantiPresiden di CFD

Kaus putih ini digunakan kelompok relawan Jokowi yang sedang melaksanakan kegiatan jalan santai di sana.

Tjahjo meminta masyarakat untuk menyikapi dengan dewasa dan bijaksana jelang kontestasi politik pada 2019.

Menurut Tjahjo, kontestasi politik seharusnya tak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Ia ingin Indonesia tetap dalam situasi dan kondisi yang damai jelang Pilpres 2019.

Tjahjo tak ingin masyarakat terprovokasi oleh peristiwa ini.

"Jangan dibangun pada sebuah proses yang tidak mendidik apalagi dibangun pada sebuah proses yang memancing kekerasan," kata politisi PDI-P ini.

Baca juga : Anis Matta Lebih Pilih #Arahbaruindonesia Dibanding #2019gantipresiden

Tjahjo meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini agar tidak terulang.

Meski berpolitik merupakan bagian dari hak asasi manusia, Tjahjo menekankan ada tata aturan yang harus dipatuhi. 

"Janganlah soal orang suka atau tidak suka atau punya pilihan. Nanti silakan lah, itu kan masih lama, tahap kampanye juga belum. Tahap pengumuman calon pun belum," ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, Kemendagri saat ini melalui jajaran di bawahnya juga terus melakukan sosialisasi terkait pendidikan politik yang baik.

Tujuannya, agar masyarakat memahami bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pemilihan umum ini. 

"Bahwa ada tahap-tahap proses untuk kampanye, ada tahapan proses untuk melakukan pendidikan-pendidikan yang baik," kata dia.

Kompas TV Presiden PKS, Sohibul Iman, mendukung gerakan 2019 ganti presiden lewat kaus ataupun aksesori.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Punya Bukti, KPK Yakin Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

Punya Bukti, KPK Yakin Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

Nasional
Kejagung Limpahkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Timah ke Kejari Jaksel

Kejagung Limpahkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Timah ke Kejari Jaksel

Nasional
Pengunduran Diri Kepala Otorita IKN Dinilai Rugikan Jokowi, Bikin Investor Takut

Pengunduran Diri Kepala Otorita IKN Dinilai Rugikan Jokowi, Bikin Investor Takut

Nasional
Puan Sarankan Pemerintahan Jokowi Bicara dengan Kubu Prabowo untuk Pilih Kepala Otorita IKN

Puan Sarankan Pemerintahan Jokowi Bicara dengan Kubu Prabowo untuk Pilih Kepala Otorita IKN

Nasional
Datangi Kantor PKB, Bobby Ikut Uji Kelayakan Cagub Sumatera Utara

Datangi Kantor PKB, Bobby Ikut Uji Kelayakan Cagub Sumatera Utara

Nasional
Putusan MA Dianggap Untungkan Politikus Muda dengan Dukungan Politik Kuat di Pilkada

Putusan MA Dianggap Untungkan Politikus Muda dengan Dukungan Politik Kuat di Pilkada

Nasional
Sidang Isbat Idul Adha, Kemenag Pantau Hilal di 114 Titik

Sidang Isbat Idul Adha, Kemenag Pantau Hilal di 114 Titik

Nasional
Masih Pikir-pikir Ridwan Kamil Maju Pilkada DKI, Golkar Bantah Anies Jadi Penghalang

Masih Pikir-pikir Ridwan Kamil Maju Pilkada DKI, Golkar Bantah Anies Jadi Penghalang

Nasional
Pancasila dan Kemiskinan Anak

Pancasila dan Kemiskinan Anak

Nasional
Putusan MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah, Puan: Silakan Masyarakat Beri Masukan

Putusan MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah, Puan: Silakan Masyarakat Beri Masukan

Nasional
Soal Kemungkinan PDI-P Usung Anies di Jakarta, Puan: Menarik juga

Soal Kemungkinan PDI-P Usung Anies di Jakarta, Puan: Menarik juga

Nasional
Respons Temuan BPK, BP Tapera Klaim Sudah Kembalikan Simpanan Rp 567,4 M ke Peserta

Respons Temuan BPK, BP Tapera Klaim Sudah Kembalikan Simpanan Rp 567,4 M ke Peserta

Nasional
JKN Jadi Syarat Pembuatan SIM, Begini Prosesnya...

JKN Jadi Syarat Pembuatan SIM, Begini Prosesnya...

Nasional
Gerindra Sebut Ridwan Kamil Maju Pilkada DKI, Golkar Mau Lihat Hasil Survei Dulu

Gerindra Sebut Ridwan Kamil Maju Pilkada DKI, Golkar Mau Lihat Hasil Survei Dulu

Nasional
Wakil Ketua DPR Akui Revisi UU Polri-TNI Perluasan Wewenang tetapi Terbatas

Wakil Ketua DPR Akui Revisi UU Polri-TNI Perluasan Wewenang tetapi Terbatas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com