KSPI Dukung Prabowo karena Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Dianggap Rugikan Buruh

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, paket kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo merugikan buruh.

Hal itu menjadi salah satu alasan KSPI akan mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019.

Said menyebut, keputusan mendukung Prabowo baru diputuskan dalam rapat kerja nasional KSPI pada Sabtu (28/4/2018) malam.

"14 paket kebijakan ekonomi pemerintah Pak Joko Widodo bagi kami merugikan buruh, termasuk PP Nomor 78 (Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan)," ujar Said saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/4/2018).

"Oleh karena itu, presiden yang akan kami deklarasikan ini harus menandatangi dan akan menandatangi kontrak politik yang kami sebut sepultura," lanjut dia.

(Baca juga : May Day, KSPI Akan Deklarasi Dukung Prabowo Maju Pilpres 2019)

Sepultura itu, yakni 10 tuntutan rakyat dan buruh atau kontrak politik yang harus ditandatangani calon presiden yang didukung KSPI.

Menurut Said, Prabowo sudah menyatakan akan menghadiri deklarasi dukungan itu dan akan menandatangani kontrak politik yang disodorkan KSPI.

(Baca juga : Prabowo Harus Teken Kontrak Politik untuk Didukung KSPI dalam Pilpres 2019)

Deklarasi dukungan yang akan digelar pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2018 di Istora Senayan Jakarta itu rencananya dihadiri sekitar 100.000 anggota KSPI.

"Bagi kami di KSPI dan buruh Indonesia, pemilihan presiden adalah momen krusial karena presiden yang terpilih akan menentukan arah kebijakan negara, ekonomi, politik, sosial, budaya, termasuk di dalamnya adalah kebijakan ketenagakerjaan dan paket kebijakan ekonomi," kata Said.