Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Tak Banyak Negara Besar Punya Sistem Jaminan Sosial Sebesar Kita..

Kompas.com - 25/04/2018, 18:57 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA. KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sistem jaminan sosial di Indonesia sudah lebih besar dibandingkan beberapa negara besar lainnya.   

"Mungkin tidak banyak bangsa besar yang mempunyai sistem jaminan sosial yang sebesar kita," ujarnya di saat membuka seminar ketenagakerjaan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

(Baca juga: Masalah Duo BPJS di Mata Wapres...)

Di bidang kesehatan, peserta jaminan sosial yang menjadi peserta BPJS Kesehatan sudah mencapai 187,9 juta orang, atau 72,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Di bidang perlindungan ketenagakerjaan, peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah mencapai 25,6 juta orang. Data ini adalah data per 31 Desember 2017 lalu.

Sementara itu, kata Kalla, program jaminan kesehatan milik Amerika Serikat yang dikenal dengan Obama Care hanya mencakup sekitar 20 juta orang saja.

"Kita kalau digabung antara ketenagakerjaan dan kesehatan tentu jauh lebih besar dari pada itu semua," kata Kalla.

(Baca juga: JK Ingatkan BPJS Ketenagakerjaan, Dana Melimpah Tak Berarti Kaya)

Namun, soal kualitas, Kalla memuji jaminan sosial di negara-negara Skandinavia. Menurutnya, majunya jaminan sosial di negara-negara tersebut juga tak lepas karena jumlah penduduknya yang tak banyak hanya sekitar 5-7 juta orang.

"Tetapi memberikan jaminan sosial kepada penduduk negara dengan 260 juta itu tentu bukanlah pekerjaan yang mudah. Obama Care saja untuk kesehatan itu hanya paling 20 juta," kata dia.

Lantaran besarnya peran BPJS dalam sistem jaminan sosial di Indonesia, Kalla menilai duo BPJS perlu mendapatkan perhatian semua pihak.

Baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, kata dia, punya masalah yang beragam. Kalau BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran, BPJS Ketenagakerjaan justru punya banyak dana dari iuran para pekerja.

(Baca juga: BPJS Kesehatan Tingkatkan Mutu Layanan Faskes Tingkat Pertama)

Meski begitu, Kalla mengingatkan bahwa dana melimpah bisa jadi masalah bila BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa mengelolanya dengan baik.

Oleh karena itu, ia meminta agar dana tersebut bisa dikelola dengan diinvestasikan lebih baik sehingga punya manfaat dalam jangka panjang untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kompas TV Perisai merupakan inovasi dalam memperluas cakupan kepesertaan pekerja informal dan usaha mikro melalui sistem keagenan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com