Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terpopuler: Setya Novanto Diganjar 15 Tahun Bui dan Pelajar SMP Menikah

Kompas.com - 25/04/2018, 06:43 WIB
Laksono Hari Wiwoho

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Dari sidang vonis Setya Novanto hingga pernikahan dini dua remaja SMP di Bantaneg, inilah berita-berita terpopuler Kompas.com sepanjang Selasa (24/4/2018) kemarin.

1. Suara Gatot Nurmantyo

Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menilai bahwa kabinet saat ini terlalu banyak direcoki oleh urusan partai politik. Karena itu, Gatot yang menyatakan diri siap menjadi calon presiden menginginkan agar urusan kabinet diselesaikan sebelum pencapresan.

Hal itu disampaikan Gatot saat menjadi narasumber acara Satu Meja di Kompas TV, Senin (23/4/2018) malam. Gatot mengatakan, ia siap menjadi capres meskipun saat ini belum ada partai yang secara tegas bakal mendukungnya.

Kalaupun nantinya ada parpol yang tertarik, Gatot tidak langsung menerima dukungan tersebut. Gatot akan bernegosiasi dengan partai pendukung mengenai susunan kabinet.

Selengkapnya dapat dibaca dalam artikel berikut ini:
- Gatot Nurmantyo: Saat Ini Saya Melihat Terlalu Banyak Campur Tangan Partai
- Gatot: Apabila Republik Memanggil dan Rakyat Berkehendak, Saya Siap Jadi Presiden

2. Vonis Setya Novanto

Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, diganjar hukuman penjara selama 15 tahun plus denda sebesar Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Selain itu, Novanto juga diwajibkan membayar uang ganti rugi sebanyak 7,3 juta dollar AS dikurangi Rp 5 miliar yang dititipkannya ke penyidik. Jika menggunakan kurs rupiah tahun 2010, total yang harus dibayarkannya sekitar Rp 66 miliar.

Novanto dianggap memperkaya diri sendiri sebanyak 7,3 juta dollar AS atau sekitar Rp 71 miliar (kurs tahun 2010) dari proyek pengadaan e-KTP.

Eks Ketua Fraksi Partai Golkar itu juga disebut mengintervensi proyek pengadaan tahun 2011-2013 itu bersama-sama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Baca selengkapnya di artikel "Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara".

3. Gerindra gerah soal hasil survei

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meragukan hasil survei yang menyebut elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengalami penurunan.

Dasco menilai bahwa hasil survei tersebut tidak wajar. Berdasarkan survei internal Partai Gerindra, elektabilitas Prabowo tak mengalami penurunan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com