Pengusutan Kasus E-KTP Tak Berhenti di Setya Novanto

Kompas.com - 24/04/2018, 19:27 WIB

Dylan Aprialdo Rachman,

Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

Dylan Aprialdo Rachman

Penulis

Inggried Dwi Wedhaswary

Editor

Lihat Foto

Setya Novanto saat menghadiri sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (24/4/2018). KPK menduga Setya Novanto melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik.(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, vonis 15 tahun penjara terhadap mantan Ketua DPR, Setya Novanto, justru menjadi dorongan bagi KPK untuk terus mengusut kasus ini.

"Kami lihat lebih lanjut siapa saja pihak-pihak lain yang masih harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terkait proyek KTP elektronik," ujar Febri, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah

KPK menduga, masih ada pihak lain yang bersama-sama melakukan korupsi dan mendapatkan keuntungan atau aliran dana dari proyek ini.

Selanjutnya, KPK akan mendalami peran pihak lain ini secara lebih rinci untuk pengembangan lebih lanjut.

"Tentu tidak bisa sebut nama. Tapi peran pihak lain akan ditelusuri. Cukup banyak ya, apa dari cluster politik, birokrasi ataupun swasta," ujar dia.

Soal putusan 15 tahun penjara untuk Novanto, KPK mengapresiasinya.

KPK mengapresiasi putusan vonis 15 tahun penjara terhadap Setya Novanto. Menurut Febri, hakim telah menunjukkan secara rinci berbagai pertimbangan dan kesimpulan yang sesuai dengan tuntutan dari KPK.

"Terutama dalam dugaan penerimaan 7,3 juta dollar Amerika Serikat. Ada jam tangan dan hukuman tambahan pencabutan hak politik selama lima tahun. Meskipun memang masih ada selisih satu tahun dibanding dengan tuntutan KPK yang 16 tahun," kata Febri.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkapkan, jaksa KPK akan mempelajari lebih lanjut putusan tersebut untuk segera dilaporkan kepada Pimpinan KPK.

Ia juga mengapresiasi seluruh pihak terkait yang telah bekerja keras mengusut kasus ini.

"Kami tahu kasus ini ditangani dalam kondisi KPK menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan. Namun bisa selesai akibat kerja keras tim di penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan unit lain terkait," kata dia dalam keterangan tertulis.

Laode juga mengapresiasi dukungan publik terhadap KPK yang mengawal kasus ini.

Ia mengakui bahwa kasus ini memang telah merugikan masyarakat secara luas.

"Dukungan dan pengawalan publik sangat berharga bagi kami. KPK menyampaikan terima kasih juga kepada masyarakat. Karena kami sadar, kasus ini merugikan masyarakat luas," kata Laode.