Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pastikan Pemerintah Bangun Kembali Rumah, Sekolah, dan Masjid di Banjarnegara

Kompas.com - 23/04/2018, 18:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

BANJARNEGARA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan, pemerintah bergerak cepat dalam pembangunan kembali rumah warga serta fasilitas umum di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, yang baru saja dilanda gempa bumi.

"Kami harap, dalam waktu dua pekan sampai satu bulan, semuanya sudah mulai dikerjakan oleh BNPB dan Kementerian PU-PR," ujar Jokowi ketika meninjau pengungsi di SDN 01 Sidakangen, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Senin (23/4/2018).

(Baca juga: Pemerintah Kirim Bantuan untuk Pengungsi Bencana Gempa Banjarnegara)

 

Informasi yang didapatkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada 465 unit rusak akibat gempa. Dari jumlah itu, 144 rumah mengalami rusak berat, sementara 125 rumah mengalami rusak ringan.

Tercatat pula sebanyak 4 masjid, 2 mushala, 1 bangunan SD dan 3 bangunan SMP mengalami rusak berat.

(Baca juga: Kunjungi Korban Gempa Banjarnegara, Jokowi Jelaskan Bantuan bagi Warga)

Gempa kali ini mengakibatkan 2.125 orang mengungsi.

"Itu semua akan langsung dikerjakan ya. Kita butuh waktu lah dua sampai satu bulan untuk persiapan material, perencanaan dan lain-lain," lanjut Jokowi.

Kompas TV Gempa berkekuatan 4,4 Skala Richter yang mengguncang wilayah Banjarnegara, menimbulkan kerusakan yang sangat parah.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com