Aktivis Serukan Penolakan Politisasi dan Korupsi Sumber Daya Alam

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Alam Lestari menyerukan penolakan terhadap politisasi dan korupsi sumber daya alam.

Para aktivis menilai, sumber daya alam telah dijadikan komoditas politik dan sumber pendapatan yang tidak sah melalui praktik korupsi.

"Menempatkan alam sebagai komoditas telah menempatkan masa depan ratusan juta orang Indonesia dalam situasi terancam. Komodifikasi alam melahirkan kontestasi perebutan kuasa yang masih mewarnai proses politik elektoral," ujar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Siti juliantari dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (22/4/2018).

Menurut Koalisi, pemilu di Indonesia masih dijadikan ajang obral lisensi perusakan alam, bukan kontestasi demokrasi sesungguhnya untuk kepentingan orang banyak.

Kepala daerah yang terpilih malah menggunakan kewenangan dalam pemberian izin sebagai lahan basah untuk dikorupsi.

Hal itu tidak hanya mengakibatkan hilangnya kekayaan alam dan potensi penerimaan negara, tetapi juga mengakibatkan kerusakan ekologis lingkungan yang nilainya mencapai triliunan rupiah dalam setiap kasusnya. 

"Sampai saat ini, korupsi di sektor sumber daya alam masih merajalela, dengan salah satu bentuk yang paling populer adalah suap dalam pemberian izin," kata Siti.

Koalisi Masyarakat Sipil Alam Lestari mendesak agar seluruh calon kepala daerah tidak menjadikan alam sebagai komoditas politik dalam Pilkada 2018.

Pemerintah pusat dan daerah diminta menghentikan kebijakan yang tidak pro lingkungan dan yang merampas ruang hidup rakyat.

Kemudian, pemerintah diminta menghentikan kebijakan yang tidak menjawab kebutuhan rakyat, seperti reklamasi pantai, izin konsesi pertambangan dan perkebunan besar, swastanisasi sektor publik yang penting dan berbagai kebijakan lainnya.

Selain itu, pemerintah harus menjalankan putusan pengadilan terhadap gugatan masyarakat atas pengelolaan SDA dan Agraria dan meminta kepada seluruh pihak untuk menghentikan upaya kriminalisasi atau ancaman terhadap pejuang lingkungan dan agraria.

Terakhir, Koalisi meminta segera dilakukan audit kerugian negara akibat kebijakan dan proyek yang merusak alam.