Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Sohibul, PKS Bukan Prioritas Gatot Nurmantyo untuk Maju Capres

Kompas.com - 20/04/2018, 20:55 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengungkapkan bahwa mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo pernah meminta waktu untuk bertemu.

Menurut Sohibul, pertemuan tersebut akan membahas kemungkinan Gatot maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden yang diusung PKS pada Pilpres 2019.

Namun, setelah Sohibul memberikan waktu, Gatot membatalkan pertemuan tersebut.

"Nah Pak Gatot ini sebulan lalu berkomunikasi dengan tim saya, minta waktu, saya kasih waktu. Waktu itu hari Jumat. Tapi menjelang Jumat itu, malamnya Pak Gatot membatalkan, dia pergi ke mana gitu," ujar Sohibul saat ditemui di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (20/4/2018).

"Ya buat saya berarti dalam konteks itu komunikasi, dengan kami bukan yang prioritas. Sudah kami kasih kok malah tidak jadi," ucap dia.

(Baca juga: Jika Muncul Poros Ketiga, PKS Konsisten Bermitra dengan Gerindra)

Sohibul pun menegaskan, partainya belum mempertimbangkan nama lain selain sembilan kader PKS untuk diusung sebagai cawapres pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.

Ia mengatakan, keputusan untuk mengusung calon lain dari luar PKS harus melalui keputusan rapat Majelis Syuro.

"Ini keputusan Majelis Syuro. Kan katanya Pak Gatot ingin dicalonkan dari PKS, maka harus lewat Majelis Syuro dulu. Tapi kalau Pak Gatot diberikan kendaraan oleh gerindra ya kami terima juga. Cawapresnya dari PKS. begitu juga dengan Anies Baswedan," kata Sohibul.

Sebelumnya, Sohibul sudah menyatakan bahwa PKS bersedia berkoalisi dengan Partai Gerindra dan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.

(Baca juga: Gerindra Anggap Pernyataan Politisi PKS soal Capres Selain Prabowo Sangat Subjektif)

Namun, PKS mensyaratkan Prabowo harus menggandeng satu dari sembilan kadernya yang sudah ditetapkan Majelis Syuro PKS.

Selain Sohibul, nama tersebut yakni Gubernur Jawa Barat dari PKS, Ahmad Heryawan; Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid; Mantan Presiden PKS, Anis Matta; Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno.

Kemudian Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufrie; Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring; Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

"Sebagai mandataris Majelis Syuro, mau tidak mau saya harus perjuangkan sembilan nama ini," kata Sohibul.

Kompas TV Partai Koalisi Gerindra yakni Partai Keadilan Sejahtera, partainya tetap solid mendukung Prabowo, sebagai calon presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com