Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Uno: Survei Gerindra Tunjukkan Mayoritas Masyarakat Ingin Pemerintahan Baru

Kompas.com - 19/04/2018, 22:56 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengaku tak mempersoalkan hasil lembaga survei yang menempatkan elektabilitas Prabowo berada jauh di bawah Presiden Joko Widodo.

Menurut Sandiaga, saat ini internal Gerindra fokus untuk menjaring aspirasi dari masyarakat.

"Saya ini pengalaman sekali dengan urusan survei jadi kami tahulah, kami terima sebagai masukan tapi yang menentukan itu rakyat dan ini masih sangat awal," ujar Sandiaga saat ditemui di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (19/4/2018).

"Jadi kami lebih fokus pada isu yang akan kita bisa tangkap dari masyarakat dan apa solusi yang kita tawarkan. Ini yang harus kita fokuskan," tuturnya.

Baca juga : Prabowo Diberitakan Minta 7 Kursi Kabinet jika Jadi Cawapres Jokowi, Gerindra Sebut Hoaks

Selain itu, kata Sandiaga, internal Gerindra juga telah membuat survei sendiri untuk kepentingan Pilpres 2019.

Menurut dia, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menginginan pemerintahan baru yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Survei itu juga yang akan digunakan dalam menentukan figur cawapres pendamping Prabowo dan berkomunikasi dengan partai mitra koalisi Gerindra.

"Kami punya survei sendiri yang tidak akan kami rilis, survei ini menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia saat ini menginginkan percepatan pembangunan ekonomi oleh pemerintahan yang baru," kata anggota tim penjaringan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Partai Gerindra itu.

"Itu yang sekarang sudah terpotret oleh masyarakat indonesia secara menyeluruh," ucapnya.

Baca juga : Survei Median, Cuma PDI-P dan Gerindra yang Suaranya Naik

Sebelumnya, hasil survei yang dilakukan Cyrus Network pada survei selama 27 Maret – 3 April 2018 menyatakan elektabilitas Presiden Joko Widodo masih berada di atas Prabowo.

Secara top of mind, responden disodori pertanyaan "jika Pilpres dilaksanakan hari ini, siapakah yang paling layak dipilih untuk menjadi Presiden?"

Hasilnya, elektabilitas Jokowi unggul dengan 58,5 persen, disusul Prabowo dengan 21,8 persen, Gatot Nurmantyo 2,0 persen dan Hary Tanoesoedibjo 1,1 persen.

Tak berbeda, dengan pertanyaan tertutup, yakni simulasi 22 nama calon presiden. Jokowi tetap unggul atas calon presiden lainnya.

Jokowi unggul dengan elektabilitas sebesar 56,7 persen, disusul Prabowo 19,8 persen, Gatot Nurmantyo 3,2 persen, Hary Tanoesoedibjo 2,2 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 2,1 persen.

Secara head to head atau simulasi dengan 2 nama. Jokowi juga tetap unggul atas Prabowo.

Eektabilitas Jokowi sebesar 64,0 persen, dan Prabowo sebesar 29,8 persen. Sisanya 3,3 persen memutuskan, 1,1 persen tidak memilih dan 1,8 persen tidak menjawab/rahasia.

Kompas TV Pilpres 2019 akan diwarnai perebutan suara dukungan dari generasi milenial.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com