Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Anggap Pernyataan Yusril soal Kepindahan Kader ke PBB Tak Berdasar

Kompas.com - 19/04/2018, 21:44 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menilai pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra terkait kepindahan kadernya spekulatif dan tak berdasar.

Yusril sebelumnya menyatakan sejumlah politisi PPP memilih hengkang dan pindah ke PBB lantaran adanya keputusan mendukung Jokowi.

"Itu terlalu spekulatif pernyataan itu. Ukurannya apa? Mungkin karena dalam rangka kontestasi makanya ngomongnya macem-macem. Orang kan bisa bicara dari hal yang paling kiri sampai yang paling kanan. Negatif dan positif, demi kepentingannya," kata Suharso saat ditemui di Hotel Harris Suites FX Sudirman, Senayan, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Baca juga : Kecewa dengan Romahurmuziy, Politisi PPP Gabung ke PBB

Ia pun meminta semua pihak menjaga omongannya menjelang Pemilu 2019 agar tak menimbulkan provokasi di publik.

Suharso menambahkan akan lebih baik bila setiap elite politik menjaga ucapannya agar tak menimbulkan kegaduhan.

"Jangan setiap kita menghadapi kalender lima tahunan kita tercekam, terkotak-kotak, terkategori. Saya kira sayang, bangsa ini bangsa besar kok," tutur Suharso.

Ia pun membantah adanya bedol desa sejumlah kader senior PPP ke PBB. Ia mengatakan senior PPP yang lain beserta dirinya masih setia bertahan di partai berlambang Ka'bah itu.

Baca juga : Yusril Sebut Politisi PPP Pindah ke PBB karena Keputusan Dukung Jokowi

Suharso juga membantah masih adanya konflik di internal PPP. Menurut dia, kepengurusan yang diketuai Romahurmuziy sudah sah dan solid.

"Kan sudah enggak ada, konflik itu dikatakan orang yang menganggap tidak masuk (kepengurusan) atau apa, saya enggak pernah melihat nama mereka di konflik lalu menyatakan seperti itu. Saya merasa aneh," papar Suharso."Yang saya tahu PPP yang diakui secara administratif dan menjadi peserta pemilu adalah PPP yang dibawah kepemimpinan Romahurmuziy, itu. Jadi kita harus yang legal," lanjut dia.

Yusril sebelumnya membeberkan alasan beberapa kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merapat ke partainya.

Menurut Yusril, para tokoh ini tidak puas dengan garis politik yang diambil oleh PPP, di antaranya tentang pemberian dukungan terhadap Joko Widodo untuk maju dalam Pilpres 2019 mendatang.

"Dari dua kubu pokoknya yang sama-sama tidak puas dengan kebijakan yang ditempuh oleh partai. Kalau dulu itu tidak setuju dengan dukung Ahok kalau sekarang ini tidak setuju karena barangkali dukung Jokowi," jelas Yusril kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/4/2018).

Kompas TV Sekjen PPP Arsul Sani mengimbau kepada Amien Rais untuk lebih berhati-hati.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com