Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapkan Inpres, Jokowi Paksa Semua Daerah Terapkan "Online Single Submission"

Kompas.com - 18/04/2018, 16:30 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin penerapan sistem online single submission dilakukan secepat mungkin. Kepala Negara menekankan, penerapan sistem ini tidak harus menunggu kesiapan semua daerah.

"Saya pikir kita tidak usah menunggu beberapa daerah yang masih belum siap. Kita harus paksa untuk mereka harus siap," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Bogor, Rabu (18/4/2018).

Jokowi mengaku akan menyiapkan instruksi presiden atau peraturan presiden guna memaksa setiap daerah menerapkan sistem online single submission ini. Dengan begitu, tidak ada lagi darah yang beralasan belum siap menerapkannya.

"Sehingga mau tidak mau yang namanya online single submission ini betul-betul langsung bisa kita terapkan tanpa ada yang bilang, 'saya belum siap, saya belum siap, saya belum siap'," kata Jokowi.

(Baca juga: Pemerintah Bentuk Single Submission untuk Kawal Investasi Besar)

Jokowi mengatakan, sistem online single submission ini adalah sebuah perubahan besar-besaran untuk membuat seluruh perizinan dari pusat hingga ke daerah betul-betul terintegrasi menjadi satu kesatuan.

Perizinan akan menggunakan model registrasi yang lebih modern, lebih cepat, dengan sistem data yang terpadu dan terintegrasi.

"Sehingga tidak perlu lagi melewati banyak rantai birokrasi," kata dia.

(Baca juga: Jokowi: Perizinan Potensial Jadi Alat Pemerasan)

Jokowi juga meminta penerapan sistem ini diikuti dengan perbaikan sumber daya manusia. Meski sistemnya sudah ada, ia tetap ingin agar petugas terkait dapat lebih tanggap, responsif dalam mengurus perizinan.

"Saya ingatkan bahwa di belakang penerapan sistem ini ada manusia, ada SDM, ada faktor SDM. Di situ ada kultur, oleh karena itu saya minta reformasi ini juga menyangkut peningkatan kapasitas SDM kita," kata dia.

Kompas TV Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan adanya penghapusan terhadp 52 peraturan menteri dalam negeri yang dianggap menghambat birokrasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com