Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Hubungan SBY dan Megawati Jadi Hambatan Koalisi Pilpres 2019

Kompas.com - 17/04/2018, 16:19 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya saat ini terus melakukan komunikasi dengan semua partai politik, termasuk dengan koalisi Presiden Joko Widodo.

Namun, ia mengakui, ketegangan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menjadi ganjalan.

"Hubungan Bu Mega dengan Pak SBY sampai hari ini masih belum cair. Itu menjadi hambatan psikologis bagi kita untuk berkoalisi," kata Ferdinand kepada Kompas.com, Selasa (17/4/2018).

(Baca juga: Demokrat: Banyak yang Tak Suka Jokowi, tapi Tidak Mau Pilih Prabowo)

Ferdinand berharap, seiring komunikasi politik yang terus berjalan antara kedua belah pihak, ketegangan antara Megawati dan SBY dengan sendirinya bisa mencair. Kuncinya adalah saling menghargai antarsesama partai.

"Tidak bisa 'Bu Mega memimpin, saya bos', tidak bisa juga. Karena ketum kami, kan, bagaimanapun presiden Indonesia 10 tahun. Levelnya bukan kita mau menempatkan beliau di atas yang lain, tapi tidak bisa juga diperlakukan dengan gaya yang sepele," kata Ferdinand.

Ferdinand menambahkan, saat ini Demokrat masih berusaha untuk membentuk poros ketiga untuk mengusung calon presiden di luar Jokowi ataupun Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

(Baca juga: Jika Jokowi Vs Prabowo Lagi, Demokrat Akan Dukung Jokowi)

Untuk mewujudkan hal ini, Demokrat harus berkoalisi dengan partai lain guna memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen kursi DPR.

Namun, jika Demokrat gagal membentuk poros ketiga dan nantinya pilpres hanya mempertandingkan Jokowi versus Prabowo lagi, Ferdinand menilai, partainya kemungkinan akan bergabung dengan Jokowi sebagai calon yang memiliki peluang menang paling kuat.

"Kami menilai Pak Prabowo tidak akan mampu menantang Jokowi, Demokrat tentu akan memilih mendukung Pak Jokowi kalau tak ada poros ketiga," kata Ferdinand.

Kompas TV Pemilihan Presiden 2019 kemungkinan besar akan menggulang persaingan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com