Pimpinan DPR Minta Pembangunan Gedung Baru Dilanjutkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah melanjutkan pembangunan Gedung DPR dan Alun-alun Demokrasi.

Menurut dia, hal itu mendesak dilakukan mengingat adanya penambahan 15 anggota DPR pada periode berikutnya.

Ia mengakui, anggaran pembangunan tahap satu yang diajukan untuk 2018 sebesar Rp 601, 93 miliar belum disetujui oleh pemerintah.

Baca juga : Porsi Terbesar Penambahan Anggaran DPR untuk Pembangunan Gedung Baru

Meski demikian, ia membenarkan jika DPR tetap mengajukan pagu anggaran yang lebih tinggi sebesar Rp 640,86 miliar dan berharap disetujui pemerintah.

"Iya, kami akan tanya lagi kepada Pemerintah. Ini kan Pemerintah juga, gedung DPR ini buat siapa sih? Ini kan gedung rakyat, gedung negara ya. Jadi dan saya kira bukan untuk anggota DPR sekarang periode ini gitu lho. Bukan pada periode ini," kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Fadli menganggap aneh sikap pemerintah yang tak menyetujui anggaran pembangunan tahap pertama dan kedua yang telah diajukan DPR.

Sebab, DPR sama sekali tak memegang anggaran pembangunan, melainkan akan dikelola pemerintah.

Baca juga : Kementerian PUPR Segera Keluarkan Rekomendasi untuk Gedung Baru DPR

Fadli membandingkan anggaran pembangunan gedung baru DPR yang lebih kecil daripada biaya penyelenggaran World Bank Annual Meetings pada Oktober 2018 yang menurut dia mencapai Rp 1 triliun dan digunakan untuk beberapa hari saja.

DPR akan terus mengajukan anggaran pembangunan gedung meski pada tahap pertama telah ditolak pemerintah.

"Ya tentu tetap (diajukan). Kami kan sudah putuskan itu dalam rapat paripurna tentang adanya sebuah upaya untuk menata kompleks kawasan DPR ini termasuk perlunya Alun-alun demokrasi dan sebagainya," lanjut Fadli.