Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romahurmuziy Blak-blakan soal Dalang di Balik "Obor Rakyat" untuk Serang Jokowi

Kompas.com - 13/04/2018, 19:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengungkapkan asal muasal label komunis dan anti-Islam yang saat ini disematkan kepada Presiden Joko Widodo oleh lawan politiknya.

Romi, sapaannya, mengungkapkan dua label tersebut bermula sejak masa kampanye Pilpres 2014. Saat itu, Romi yang masih menjadi Sekjen PPP menjabat Wakil Ketua Bidang Strategi Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Saat itu, PPP masuk dalam Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo-Hatta.

"Saya katakan dan saya tegaskan bahwa urusan prokomunis itu adalah betul-betul sebuah fitnah dan hoaks. Mengapa? Karena ketika Pak Jokowi diusung jadi Wali Kota Solo dua periode, tidak pernah ada isu demikian," kata Romi dalam pidato pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PPP di Hotel Patra, Semarang, Jumat (13/4/2018).

"Bahkan partai yang sama juga mengusung Pak Jokowi pada Pilgub 2012, tidak muncul isu demikian. Mengapa demikian pada tahun 2014 posisinya berhadapan tiba-tiba muncul isu komunis. Itu artinya ini adalah rekayasa," kata Romi lagi.

Baca juga : Terdakwa Kasus Obor Rakyat: Kami Tidak Menyerang Pak Jokowi secara Pribadi

Romi melanjutkan, saat berkunjung ke Palu, dia ditanyai oleh salah seorang ulama di sana ihwal kemunculan label komunis dan anti-islam kepada Jokowi.

"Termasuk dua hari yang lalu kami bertemu dengan Habib Saggaf, Ketua Ulama Ormas Al Khairat, berpusat di Indonesia Timur. (Habib Saggaf tanya) 'Dek ngana (kamu) adalah orang yang berada di jantung pemenangan waktu itu," ujar Romi menirukan ucapan Habib Saggaf

Ia pun mengungkapkan saat itu di tim pemenangan Prabowo-Hatta terdapat banyak faksi, mulai dari yang resmi maupun tidak.

Kala itu, lanjut Romi, ada yang menyampaikan pikiran-pikiran produktif dan ada pula yang menyampaikan pikiran-pikiran provokatif untuk memenangkan Prabowo-Hatta.

"Di antara pemikiran provokatif yang muncul pada saat itu adalah bahwa Pak Jokowi adalah anak seorang tionghoa yang bernama Oey Hong Liong, dan dia adalah aktivis PKI. Itu dibuat, dibukukan, dibakukan ke dalam satu tabloid yang bernama Obor Rakyat," ungkap Romi.

Baca juga : Sasar Pondok Pesantren, Dua Terdakwa Obor Rakyat Andalkan Google

Namun, Romi menyatakan mereka yang membuat Obor Rakyat bukan bagian dari tim pemenangan dan relawan resmi. Romi menyebut mereka sekadar pendukung Prabowo-Hatta.

Romi juga mengaku diminta untuk mengedit Tabloid Obor Rakyat edisi pertama. Saat membaca kontennya, Romi mengaku langsung menolak sebab berisikan fitnah.

"Saya mengatakan ini fitnah. Kalau nanti Prabowo enggak menang kita bakal dapat masalah. Kalau menang bisa jadi dengan kekuasaan bisa ditutup hukumnya. Tetapi kalau kalah bisa cilaka kita. Maka saya enggak mau melakukan koreksi," ujar Romi.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com