Muhammadiyah Ingatkan Parpol Tak Boleh Memecah Belah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir mengingatkan para pengurus parpol untuk tidak menggunakan strategi memecah belah masyarakat dalam kontestasi Pilkada Serentak 2018 maupun Pemilu 2019.

Hal itu disampaikan Haedar dalam halaqah kebangsaan yang diadakan PP Muhammadiyah, di Gedung Pusat Dakwah, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Halaqah yang berlangsung tertutup dari wartawan tersebut dihadiri para pimpinan partai politik.

"Konstentasi politik baik 2018 atau 2019 selalu ada dalam koridor konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi dan moralitas, tetapi tidak kalah pentingnya tidak boleh memecah belah menimbulkan keretakan dan permusuhan di tubuh bangsa ini," kata Haedar, dalam jumpa pers usai acara.

Baca juga : Golkar Buka Pintu untuk Kader Muhammadiyah yang Ingin Jadi Caleg

Haedar mengatakan, Muhammadiyah dan partai politik mempunyai pandangan sama bahwa seluruh elemen, memiliki kewajiban moral dan konstitusional menjadikan bangsa Indonesia bersatu, adil dan berdaulat.

Negara juga mempunyai kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak warganya yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila.

"Tantangan terberat kita adalah menyinambungkan nilai-nilai dasar itu untuk diimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa," ujar Haedar.

Muhammadiyah, kata Haedar, tetap berkomitmen menjadikan Indonesia sesuai cita-cita kemerdekaan.

Namun, dia menyadari, usia kemerdekaan yang mencapai 72 tahun, hingga kini, masih menyisakan berbagai persoalan antara lain korupsi, penggarapan sumber daya alam yang belum maksimal dan persoalan politik.

Baca juga : Soal Polemik Amien Rais-Luhut, Muhammadiyah Yakin Ada Kedewasaan Sikap

Oleh karena itu, Haedar yakin, persoalan tersebut dapat diselesaikan jika menggunakan spirit kolektif sesuai dengan posisi dan peran masing-masing elemen masyarakat.

Dia juga menyampaikan komitmennya bahwa Muhammadiyah akan selalu berharap positif menjaga demokratisasi.

"Semangat ini akan terus kami pupuk satu sama lain. Kami sadar berbeda posisi dan peran termasuk partai politik. Tapi semua tak mengurangi ikhtiar dan tekad politik untuk menjadikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan rakyat," kata Haedar.