Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaket Denim Jokowi Tak Akan Diproduksi Massal, Kecuali Diizinkan

Kompas.com - 11/04/2018, 12:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaket denim bertuliskan "Indonesia" yang dikenakan Presiden Joko Widodo ketika touring dengan motor chopper di Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (8/4/2018) lalu, adalah jaket eksklusif.

Sang perancang tidak berencana memproduksi jaket dengan desain serupa untuk kemudian dipasarkan dalam jumlah banyak, kecuali diizinkan oleh Presiden Jokowi.

"Pelayanan kami terhadap desain sesuatu itu sifatnya personal. Jadi kami enggak bisa buat lagi dalam jumlah banyak. Desain itu eksklusif hanya untuk Pak Jokowi," ujar pemilik Never Too Lavish yang juga perancang jaket denim Jokowi, Muhammad Haudy kepada Kompas.com, Rabu (11/4/2018).

"Kecuali nanti diperbolehkan, karena peminatnya banyak sekali, baru deh kami akan laksanakan itu," kata dia.

(Baca juga: Kisah di Balik Jaket Denim Seharga Rp 4 Juta yang Dikenakan Jokowi...)

Haudy berpendapat, pesan filosofis pada jaket itu semestinya ditujukan kepada masyarakat Indonesia secara umum, bukan hanya bersifat eksklusif.

Pada bagian depan, seniman menggambar peta Indonesia menggunakan nuansa Merah Putih. Maknanya, Indonesia adalah negara besar yang memiliki lebih dari 17.000 pulau.

Pada bagian belakang, tersusun kata "Indonesia" melapisi warna dasar merah dan putih. Setiap huruf dihias dengan beragam gambar yang menunjukkan keberagaman budaya di Indonesia. Misalnya, Tari Saman, kain Sasirangan khas Banjarmasin, wayang kulit, Candi Borobudur hingga budaya di Papua.

"Filosofi konsep ini adalah bendera Merah Putih sebagai bendera Indonesia yang bisa menyatukan belasan ribu pulau dan keberagaman budaya yang ada di Indonesia," ujar Haudy.

"Nah artinya ini bukan gambar macam-macam, ini kan Indonesia. Semuanya tentu berhak mengamini nilai filosofis itu," ujar dia.

(Baca juga: Peta Indonesia "Terbelah" di Jaket Jokowi, Begini Cerita Selengkapnya...)

Haudy hingga saat ini belum berkomunikasi lagi dengan Presiden Jokowi sehingga ia belum bisa menanyakan apakah jaket dengan desain serupa boleh diproduksi secara massal atau tidak.

Saat ditanya bagaimana jika ada seniman lain yang membuat jaket dengan desain serupa, Haudy tidak bisa berkomentar.

"Sebenarnya desain itu kan punya Pak Jokowi, haknya ada di beliau. Jadi kalau ada yang menduplikasi, ya saya enggak bisa komentar ya. Soal etika saja sih," kata Haudy.

Kompas TV Di hari kedua kunjungan kerja ke Sukabumi, Jawa Barat. Presiden meninjau proyek padat karya di desa Citarik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com