Kader PDI-P: Kami "Matching" Banget dengan Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golkar kian menunjukkan kedekatan mereka jelang Pemilu Presiden 2019.

Minggu (8/4/2018), misalnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyempatkan hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Nasional III Kemaritiman PDI-P. Kedatangan Airlangga di kantor DPP PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, disambut hangat para pimpinan dan kader PDI-P.

"Chemistry Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) dan Ketua Umum Golkar itu sangat baik..., lebih majulah Indonesia," kata Ketua DPP PDI-P Bidang Kemaritiman Rokhmin Dahuri.

Baca juga: Wujudkan Visi Maritim Jokowi, PDI-P Gelar Rakornas Kemaritiman

Rokhmin menilai, PDI-P dan Golkar merupakan dua partai yang saling cocok dan berdekatan.

"Nomor 4 Golkar, nomor 3 kan kami (PDI-P), jadi kami matching banget dengan Golkar," kata Rokhmin disambut gelak tawa kader PDI-P. Nomor 4 dan 3 yang dimaksud Rokhmin adalah nomor urut kedua partai itu dalam pemilihan umum legislatif mendatang.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapan, di dalam Golkar ada PDI-P sementara di dalam PDI-P ada Golkar. Hal itu mengacu pada nomor urut pemilu kedua partai. PDI-P, kata Hasto, dapat nomor urut 3 yang dalam Pancasila berarti persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin yang merupakan lambang Partai Golkar.

Sementara itu, Partai Golkar mendapatkan nomor urut 4 yang dalam Pancasila berarti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dengan lambang kepala banteng yang juga lambang PDI-P.

"Golkar nomor 4, itu musyawarah semangat untuk mengambilkan demokrasi dan di nomor itu ada lambang kepala banteng," ujarnya.

Baca juga: Politisi PDI-P Sebut Pertemuan Puan dengan Prabowo untuk Dinginkan Suasana

Golkar dan PDI-P sudah menyatakan menjadi partai yang mendukung Presiden Jokowi untuk maju kembali dalam Pilpres 2019.

Sementara itu, Airlangga Hartarto menjadi salah satu nama yang disebut-sebut sebagai kandidat calon wakil presiden untuk Jokowi. Namun, sebelum menentukan cawapres untuk Jokowi, kedua partai sepakat akan membahas hal itu setelah Pilkada 2018.