Wujudkan Visi Maritim Jokowi, PDI-P Gelar Rakornas Kemaritiman

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menggelar Rapat Koordinasi Nasional III Bidang Kemaritiman. Rakornas digelar di Kantor DPP PDI-P Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (8/4/2018).

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, rakornas dilakukan untuk menggalang seluruh pemangku kebijakan dalam mewujudkan visi maritim pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Rakornas ini membahas bagaimana PDI-P menggalang seluruh stakeholder di dalam mewujudkan visi maritim pemerintahan Pak Jokowi," kata Hasto.

Tak hanya itu, kata Hasto, soal peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya nelayan, juga turut dibahas dalam rakornas tersebut.

(Baca juga: Wujudkan Poros Maritim Dunia, Gubernur Aceh Minta Dukungan Jusuf Kalla)

Hal senada diungkapkan Ketua DPP PDI-P Bidang Kemaritiman Rokhmin Dahuri. Menurut Rokhmin, kebijakan Jokowi dalam mewujudkan visi maritimnya saat ini sudah tepat.

"Kalau rangkanya sudah sangat tepat, on the track Pak Jokowi. Dalam hal kedaulatan kemudian pemberantasan illegal fishing sudah bagus," ujar Rohkmin.

Meski demikian, Rohkmin mengakui bahwa saat ini masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih bisa dimaksimalkan oleh pemerintah. Pekerjaan rumah itu terutama di bidang ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

"Tinggal masalah ekonomi untuk menyejahterakan masyarakat di pesisir pulau-pulau kecil," ujar Rokhmin.

(Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Ikut Wujudkan Indonesia Poros Maritim)

PDI-P sendiri, kata Rohkmin, saat ini juga mendorong pengembangan industri kawasan maritim terpadu, utamanya di luar pulau Jawa.

Ini disebabkan salah satu masalah bangsa adalah disparitas pembangunan wilayah. Jika ini tidak segera dikoreksi, Rokhmin menilai ekonomi Indonesia tidak akan kompetitif.

"Selain infrastruktur, yang harus dikembangkan adalah membangun industri maritim terpadu di luar Jawa, dengan insentif infrastruktur, fiskal, moneter maupun iklim investasi yang mendukung," ujar dia.

Rakornas dihadiri antara lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan menteri di bidang ekonomi lainnya yang terkait, serta sejumlah kepala daerah di Indonesia.