Menanti Partisipasi Politik Inklusif dari Generasi Milenial

JAKARTA, KOMPAS.com - Politik uang seringkali digunakan oleh elite politik ketika masa kampanye jelang pemilihan berlangsung. Hal itu mengakibatkan aktivitas yang seharusnya mengutamakan partisipasi, berubah menjadi mobilisasi massa. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari mengungkapkan, politik uang bisa menjadi penggerak massa dalam ruang-ruang demokrasi.

"Kalau tidak ada sentuhan uang maka untuk hadir saja itu enggak mau," ujar Hasyim dalam sebuah diskusi di Fx Sudirman, Jumat (6/4/2018).

Hasyim berharap agar kelompok milenial bisa membedakan antara partisipasi politik dengan membangun jaringan sosial dan partisipasi yang mengarah pada mobilisasi akibat sentuhan uang.

Dengan demikian, ia menganggap bahwa generasi milenial yang terlibat dalam aktivitas politik, berperan strategis dalam menciptakan politik yang inklusif. Sebab, mereka tidak terlibat dalam kontestasi pemilihan, melainkan melakukan pendidikan politik ke masyarakat.

Baca juga: Membandingkan Sosok Jokowi dan Prabowo dari Kacamata Kaum Milenial

Di sisi lain, Hasyim menuturkan, keberadaan generasi milenial yang tergabung dalam organisasi pemuda, diharapkan bisa menjadi sumber kaderisasi. Kaum milenial harus didorong secara perlahan untuk masuk ke dalam sistem kenegaraan.

"Menurut saya, kedudukan yang strategis ini yang kemudian penting untuk dimainkan, agar bisa jadi sumber utama kaderisasi rekrutmen politik untuk masuk ke level jabatan kenegaraaan," kata dia.

Oleh karena itu, Hasyim mengimbau agar kaum milenial belajar soal politik inklusif. Sebab, selama ini kontestasi politik negeri ini lebih mengarah pada politik yang saling menihilkan satu sama lain. Anak muda, kata dia, berperan strategis dalam merangkul orang dari berbagai kalangan yang beragam.

"Kalau sudah mulai gaya lama, itu kalau kita enggak kuat, jangan-jangan kita bisa jadi pihak yang tersingkir. Oleh karena itu harus politik yang merangkul jadi salah satu cara berpartisipasi dalam berpolitik yang baik," ujarnya.

Sebab, jika kaum milenial sudah masuk ke level jabatan kenegaraan, mereka mampu memainkan peran politik secara inklusif. Hal itu diwujudkan dengan merangkul kekuatan-kekuatan politik mengarah pada tujuan bersama dalam kegiatan bernegara.

"Tentu langkahnya (generasi milenial) akan lebih ringan daripada memainkan politik yang menihilkan kelompok lain," katanya.