Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Celah Kecurangan dari Dana Kampanye yang Diwaspadai PPATK

Kompas.com - 06/04/2018, 07:48 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi bidang Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Firman Santyabudi mengatakan, ada sejumlah celah kecurangan dari dana kampanye yang diwaspadai.

Celah tersebut bisa ditemukan mulai dari pendaftaran, kampanye, hingga pemungutan suara. Semua tahapan itu, kata dia, berpotensi ada permainan uang.

"Buktinya apa? Pencalonan ada yang dengar istilah mahar. Itu potensi," ujar Firman di PTIK, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Di samping itu, tidak ada verifikasi keaslian rekening khusus dana kampanye peserta pemilu. Akibatnya, ada temuan bahwa nomor yang diberikan ke KPU adalah kartu kredit.

"Akhirnya sekarang minta bantuan ke kita, nomor rekening ini sah atau tidak," kata Firman.

(Baca juga: PPATK Temukan Transaksi Keuangan Mencurigakan Diduga Terkait Pilkada)

Selain itu, adanya sumbangan dana kampanye dari pihak asing. Sejauh ini, PPATK menemukan pemberian dana dari pihak asing melalui perusahaan BUMD.

Ada pula celah dari pemberian sumbangan yang merupakan holding company. Hal ini, kata Firman, berpotensi melebihi batasan sumbangan dana pemilu yang ditentukan KPU.

PPATK juga mengawasi pemberian sumbangan dari pengusaha yang menjadi rekanan pemerintah daerah.

"Ini dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi dan ijon politik," kata Firman.

Selain itu, pengelolaan rekening khusus dana kampanye juga menjadi perhatian PPATK. Dalam beberapa kasus ditemukan masih adanya rekening yang aktif dan punya sisa saldo cukup banyak setelah fase pemilihan.

Sementara untuk penggunaan dana kampanye, ada pula celah yang harus diawasi.

(Baca juga: Antisipasi Pelanggaran, PPATK Awasi Aliran Dana di Rekening Peserta Pilkada)

Saat kampanye, kata Firman, pasangan calon pasti tebar pesona dengan masyarakat. Tak sedikit dari mereka yang menggelontorkan uang untuk membuat panggung musik dan bagi-bagi sembako.

Di akar rumput pun menganggap politik uang merupakan hal yang wajar. Bahkan, saat sengketa di Mahkamah Konstitusi pun potensi kecurangan masih bisa terjadi dengan menyuap hakimnya.

"Itu hal yang kita identifikasi yang bisa berpotensi. Kita hanya mencoba memetakan jangan sampai terjadi (pelanggaran)," kata Firman.

Kompas TV Menghadapi tahun-tahun politik dengan diadakannya pilkada, pileg dan pilpres gerakan masyarakat sipil menyerukan politik elektoral yang bersih dan demokratis.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com