Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hinca Bantah SBY Putuskan untuk Merapat ke Jokowi di Pilpres 2019

Kompas.com - 05/04/2018, 18:43 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan membantah jika Demokrat telah memutuskan atau menunjukan sinyal untuk merapat ke kubu Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. Sebab, kata Hinca, hingga saat ini Demokrat belum memutuskan sikap politik di Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Hinca sekaligus membantah Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang memprediksi Demokrat bakal merapat ke Jokowi.

Ia mengatakan saat ini sikap politik Demokrat masih sama dengan keputusan Rapat Pimpinan Nasional kemarin, yakni belum mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon presiden manapun.

"Ada yang tanya, kan statement Pak SBY jelas, "Bapak Presiden Jokowi kami dapat bekerja sama dengan tiga syarat itu". Kan berkoalisi itu harus bersama-sama, mikir sama-sama, visinya sama-sama," kata Hinca.

Baca juga : Usai Bertemu SBY, Ketum PPP Yakini Poros Ketiga Tak Akan Terbentuk

"Nah karena itu hari ini kami belum ambil keputusan apapun kecuali sikap kami yang di Rapimnas itu. Jadi kalau Romi bilang begitu, wah itu pandangan pribadinya itu," lanjut Hinca.

Ia juga membantah pernyataan Romi, sapaan Romahurmuziy, yang menyatakan tak ada pembahasan ihwal pembentukan poros ketiga bersama PAN dan PKB di Pilpres 2019.

Ia mengungkapkan Demokrat bersama PKB dan PAN masih membahas poros ketiga di luar Jokowi dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Romi sebelumya menyatakan tak ada pembahasan poros ketiga di antara Demokrat, PAN, dan PKB. Hal itu diketahui Romi, sapaan Romahurmuziy, saat dirinya berbincang dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa hari lalu.

"Pak SBY bertemu Romi Ketua Umum PPP terus ngobrol. Nah apakah kemudian seperti yang disampaikan Romi itu? Romi nafsirin tuh, kegeeran lah dia, itu tafsir tunggal sendiri," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Baca juga : SBY: Jika Ditakdirkan, Demokrat Senang Bisa Berjuang Bersama Jokowi

Hinca menyampaikan, dirinya juga telah memastikan isi komunikasi SBY dengan Romi saat itu. SBY, kata Hinca, sama sekali tak menyatakan seperti apa yang disampaikan Romi. Karena itu ia menegaskan Demokrat tetap membahas pembentukan poros ketiga bersama PAN dan PKB

Romi sebelumnya meyakini pada saatnya nanti Demokrat akan bergabung ke koalisi Presiden Jokowi di Pemilu 2019. Ia menambahkan jika Demokrat bergabung ke poros Jokowi tentu akan menjadi tambahan kekuatan yang besar.

"Feeling saya SBY memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang dilakukan Jokowi dan Insya Allah Demokrat pada saatnya saya yakini akan bergabung (ke Jokowi)," lanjut dia.

Romi juga meyakini, poros ketiga di luar Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilu 2019 tak akan terbentuk.

Hal itu disampaikan Romi, sapaannya, seusai bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dua hari lalu.

"Tanda-tanda terbentuk poros ketiga itu tidak ada. Komunikasi yang dilakukan oleh PAN, PKB, sesuai dengan pembicaraan langsung pada Pak SBY dua hari lalu, beliau mengatakan tidak ada sama sekali (pembicaraan poros ketiga)," kata Romi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Kompas TV Safari politik SBY bertujuan untuk mengukuhkan tim pemenangan Pilkada calon gubernur dan bupati yang diusung partai Demokrat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com