Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Usulkan Bentuk Pansus Biro Perjalanan Umrah yang Bermasalah

Kompas.com - 04/04/2018, 10:53 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menyatakan, Komisi III mengusulkan pembentukan panitia khusus terkait biro perjalanan umrah yang bermasalah.

Pembentukan pansus dinilai perlu untuk menginvestigasi kegagalan pemberangkatan calon jemaah umrah.

Hal itu disampaikan Trimedya seusai memimpin rapat dengar pendapat antara Komisi III dengan calon jemaah umrah pengguna jasa First Travel yang gagal berangkat.

"Ya rekomendasi dari kawan-kawan yang hadir tadi kan delapan dari sepuluh fraksi yang ada di DPR ini sepakat bahwa terkait dengan FT (First Travel) supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari, kami sepakat dibentuk pansus (panitia khusus)," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Trimedya menyadari, Komisi III tak memiliki kewenangan untuk membentuk panitia khusus tersebut. Karena itu, ia berencana menyampaikan usulan tersebut pada pimpinan DPR pekan depan.

"Pimpinan DPR kemudian memanggil fraksi-fraksi yang ada di DPR ini, kemudian menyepakati," kata dia.

(Baca juga: Marak Travel Umrah Bermasalah, Polri dan Kemenag Kerja Sama Kejar Pemberi Izin)

Politisi PDI-P itu berharap panitia khusus bisa terbentuk sebelum masa sidang berakhir pada 28 April. Ia mengatakan, Komisi III akan menggelar rapat pleno untuk memantapkan usulan tersebut. Setelah itu, Komisi III akan menyampaikannya kepada Pimpinan DPR.

Trimedya mengharapkan, pembentukan panitia khusus biro perjalanan umrah yang bermasalah bisa mengurai penyebab kegagalan pemberangkatan calon jemaah umrah.

Dengan demikian, nantinya diharapkan bisa memberikan solusi bagi kasus First Travel dan biro perjalanan umrah lainnya yang bermasalah agar bisa memberangkatkan jemaah.

"Orang sudah bayar tapi tidak bisa berangkat. Terakhir kan Abu Tours itu. Nah itu yang kami mintakan. Kemudian ada usulan supaya Kementerian Agama mencermati travel. Ada berapa banyak mereka sudah menerima pendaftaran dari berapa banyak orangnya," ujar Trimedya.

Kompas TV Perwakilan korban penipuan umrah First Travel mengadu nasib ibadah Umrahnya yang belum jelas ke DPR.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com