Setiap Tahun 5.000 Guru Pensiun, Pemerintah Akan Angkat Guru Honorer Jadi PNS

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah berencana akan mengangkat guru honorer sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Alasannya, setiap tahun ada 5 ribu guru pensiun dan harus diganti dengan guru baru.

"Kami evaluasi jumlah guru secara nasional. Karena tiap tahun kira-kira kurang lebih 5 ribu guru pensiun. Maka itu harus diganti," kata Kalla di Kantornya, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Menurut Kalla, pemerintah juga mengevaluasi cara yang tepat untuk merekrut guru honorer sebagai ASN.

"Bagaimana cara merekrut guru yang baru. Baik itu yang sekarang yang sekarang ini bekerja sebagai guru honorer, dan juga guru yang baru," kata dia.

Baca juga : Guru Honorer Daerah Terdepan Bisa Jadi Guru Garis Depan

Rekrutmen tersebut, kata Kalla, juga akan dilakukan melalui tes dan tak asal mengangkat guru honorer saja.

"Jadi semuanya akan dikelola dengan baik, dengan tes. Karena butuh kualitas dan ditingkatkan. Jadi ya perlu mencari calon guru yang betul-betul mempunyai kemampuan," terang Kalla.

Sebelumnya, pemerintah akan kembali membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (PNS) untuk tahun 2018.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menuturkan bahwa pendaftaran CPNS akan diprioritaskan di dua sektor utama, yakni pendidikan, dan kesehatan.

Menurut Asman, saat ini sebaran tenaga pendidik dan kesehatan tidak merata. Mayoritas guru, misalnya, masih terpusat di kota-kota besar. Sementara daerah-daerah terpencil masih kekurangan tenaga pendidik. 

Baca juga : Hari Guru, PPP Soroti Masalah Guru Honorer dan Pemerataan Pendidikan

Berdasarkan hasil analisis Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, sebaran kepala sekolah dan guru jenjang SMP di Indonesia belum merata ke seluruh wilayah, khususnya di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Selain itu, terdapat banyak kabupaten/kota dengan kategori wilayah 3T masih kekurangan kepala sekolah dan guru SMP berdasarkan pada standar indikator pendidikan nasional yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara itu, ada pekerjaan rumah bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memikirkan kualitas kepala sekolah dan guru yang sudah ada.

Analisis data menunjukkan, sebaran kepala sekolah dan guru yang berkualitas juga belum merata.