Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSPI Minta Buruh Jangan Antipolitik

Kompas.com - 31/03/2018, 22:58 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendorong para buruh untuk berpolitik. KSPI menganut persepsi independen namun tidak netral. Maksudnya, kata dia, buruh bukan kepanjangan partai politik, tetapi bukan berarti netral dalam berpolitik.

"Di KSPI kami tanamkan tidak antipolitik. Kalau antipolitik membuat buruh tidak memperoleh kesejaheraan," ujar Iqbal dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (31/3/2018).

Iqbal mengatakan, suara buruh harus dikonsolidasi untuk memenuhi kepentingan lewat jalur politik. Bentuk yang ditawarkan salah satunya dengan kontrak politik.

Baca juga : KSPI: Agak Berat Dukung Pak Jokowi karena Dia Enggak Cabut PP 78

Ada tiga cara yang ditetapkan KSPI, yakni menawarkan kontrak politik, menempatkan orang di partai politik, dan membangun partai politik buruh sendiri.

"Tiga cara itu kami sudah terapkan," kata Iqbal.

Soal kontrak politik, salah satunya disepakati bersama pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Meski demikian, pihaknya kecewa karrna Anies-Sandi tidak bisa menaikkan upah minimum karena terganjal peraturan pemerintah nomor 78 Tahun 2015 tentang Perburuhan.

Baca juga : KSPI Minta Jatah Menteri pada Capres yang Ingin Diusung di Pemilu 2019

Kemudian, KSPI juga pernah menyerahkan tujuh orang untuk ditempatkan di partai politik untuk pemilihan legislatif. Namun, hanya dua di antaranya yang menjadi anggota DPRD.

"Sekarang kita sebar ke 12 parpol, menyebar se-Indonesia. Diputuskan di kongres KSPI, jadi resmi. Kami tidak mau apolitik," kata Iqbal.

Terakhir, saat ini serikat buruh tengah menggagas partai politik dari ormas yang dibentuk bernama Rumah Rakyat Indonesia. Sebetulnya ia ingin partai tersebut bisa ikut dalam Pemilu 2019. Namun, sejumlah syarat tidak bisa dipenuhi.

"RRI diproyeksikan 2024 bisa hadir," kata Iqbal.

Baca juga : Serikat Buruh Persiapkan Partai Sendiri untuk 2024

Saat ini, KSPI belum menentukan siapa calon presiden yang akan didukung pada Pemilu 2019. Nantinya keputusan itu akan dirumuskan dalam Kongres KSPI pada April mendatang.

"Kita akan tentukan soal Pilpres pas Mayday. Akan diumumkan satu nama," kata dia.

Baca juga : Banyak Aktivis Dulunya Kritis Luar Biasa, Setelah Masuk Parlemen Diam

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com